Zonafaktualnews.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali.
Hasto menilai, diturunkannya baliho Ganjar-Mahfud saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Gianyar, Bali adalah tindakan diskriminatif. Seharusnya, hal itu tak perlu dilakukan.
“Terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi,” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasto juga menyinggung politik diskriminatif lantaran terjadi perbedaan ketika Jokowi berkunjung ke Bali dan Sumatra Barat.
Menurutnya, baliho-baliho itu tidak diturunkan ketika Jokowi kunjungan ke Sumatra Barat.
Selain itu, Hasto menilai penurunan baliho Ganjar-Mahfud menciderai rasa keadilan.
“Tapi respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan menguatkan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik,” ucap Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud harus netral.
Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar, Bali, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai.
Jokowi mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut.
Dia juga menekankan perlunya komunikasi agar jangan sampai ada kesalahpahaman.
Meski begitu, Jokowi menegaskan tetap harus netral.
“Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral,” kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023)
Jokowi mengingatkan ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral.
Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah.
“Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik,” ujarnya.
Editor : Id Amor
