PDIP Sebut Tanpa Reformasi Anak Tukang Kayu Tidak Bisa Jadi Presiden

Minggu, 21 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning dan foto Lawas Jokowi saat Bergelut dengan Usaha Mebel (Kolase)

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning dan foto Lawas Jokowi saat Bergelut dengan Usaha Mebel (Kolase)

Zonafaktualnews.com – PDIP mengadakan Diskusi Kudatuli untuk mengenang peristiwa 27 Juli 1996, saat massa pendukung Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, mengambil alih Kantor DPP PDIP secara paksa.

Diskusi ini menyoroti bagaimana peristiwa tersebut menjadi momen penting dalam reformasi Indonesia yang dimulai pada Mei 1998.

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kudatuli merupakan titik balik yang memicu reformasi.

“Tanpa Kudatuli dan 27 Juli, tidak akan ada reformasi. Reformasi dimulai dari sini,” ujar Ribka dalam sambutannya di Kantor DPP PDIP, Sabtu (20/7/2024).

Ribka menyoroti bahwa reformasi telah merombak total sistem birokrasi di Indonesia, membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk meraih posisi kepemimpinan.

“Reformasi membuat anak-anak dari latar belakang sederhana, seperti anak buruh atau petani, bisa menjadi gubernur atau bupati. Ini adalah hasil dari perubahan yang terjadi,” ungkapnya.

BACA JUGA :  PDIP Minta Maaf ke Rakyat Indonesia Terkait Kader Tak Beretika

Mengambil contoh Presiden Jokowi, yang berasal dari keluarga tukang kayu, Ribka menggarisbawahi bahwa tanpa reformasi, Jokowi tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi presiden.

“Reformasi memungkinkan anak tukang kayu menjadi presiden. Sayangnya, ada beberapa orang yang sekarang menjadi sombong,” sindir Ribka.

Selain itu, Ribka menekankan pentingnya kebebasan pers yang dihasilkan dari reformasi. Pada era Orde Baru, pers terbelenggu oleh kekuasaan.

BACA JUGA :  Megawati Minta Hak Angket Bukan untuk Makzulkan Jokowi

“Kasus 27 Juli membawa kebebasan pers dan menghapus dwifungsi ABRI. Kini, ada upaya untuk mengembalikan dwifungsi ABRI, bahkan lebih agresif dan menindas,” pungkas Ribka.

 

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

PERMAHI Tegaskan MKMK Tak Punya Wewenang Batalkan Keppres Hakim MK
Uji Keaslian Dimulai, Salinan Ijazah Jokowi Dibuka Tanpa Sensor ke Publik
Kesehatan Jokowi Terlihat Terus Menurun di Tengah Polemik Ijazah Palsu
Polemik Dana Kapal Memanas, Trenggono Sentil Purbaya Soal Klaim Pencairan
KPK Selidiki Aset Tersembunyi Ridwan Kamil Terkait Korupsi Dana Iklan Bank bjb
Rocky Gerung: Anak SD di NTT “Memilih” Bunuh Diri, Negara Lebih Sibuk Biayai Trump
Dinilai Tak Beradab, Dahnil Anzar Didesak Dicopot dari Jabatan Wamenhaj
Kemenkes Ajak Masyarakat Tetap Tenang dan Tidak Sebarkan Hoaks Virus Nipah

Berita Terkait

Jumat, 13 Februari 2026 - 11:17 WITA

PERMAHI Tegaskan MKMK Tak Punya Wewenang Batalkan Keppres Hakim MK

Kamis, 12 Februari 2026 - 15:15 WITA

Uji Keaslian Dimulai, Salinan Ijazah Jokowi Dibuka Tanpa Sensor ke Publik

Rabu, 11 Februari 2026 - 22:34 WITA

Kesehatan Jokowi Terlihat Terus Menurun di Tengah Polemik Ijazah Palsu

Rabu, 11 Februari 2026 - 01:26 WITA

Polemik Dana Kapal Memanas, Trenggono Sentil Purbaya Soal Klaim Pencairan

Senin, 9 Februari 2026 - 11:41 WITA

KPK Selidiki Aset Tersembunyi Ridwan Kamil Terkait Korupsi Dana Iklan Bank bjb

Berita Terbaru