Zonafaktualnews.com – Pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN berada dalam kondisi mengkhawatirkan di tengah tingginya harga komoditas global dan menguatnya dolar AS.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Situasi ini dinilai menjadi ujian bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan kebutuhan energi domestik tetap menjadi prioritas.

Mantan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, menegaskan penegakan aturan Domestic Market Obligation (DMO) harus dilakukan tanpa kompromi agar ancaman pengurangan produksi listrik hingga pemadaman dapat dihindari.

Dalam wawancara dengan Radio Suara Surabaya yang dikutip Senin (22/6/2026), Dahlan menilai pemerintah memiliki instrumen yang cukup untuk menindak perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban memasok batu bara bagi kebutuhan dalam negeri.

Menurut pendiri Harian Jawa Pos itu, kewenangan untuk mengambil langkah tegas berada di tangan Menteri ESDM. Ia meyakini penegakan aturan DMO akan efektif jika disertai sanksi yang jelas dan konsisten.

“Tanda tangan menteri, tanda tangan buat kebutuhan, kan enak. Untuk tanda tangan kan enggak sampai satu menit, selesai masalah ini. ‘Bahwa barang siapa tambang yang tidak memenuhi kewajiban DMO-nya, izin tambangnya dicabut’. Nah, sudah selesai,” tegas Dahlan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran bahwa tingginya harga batu bara di pasar global mendorong sebagian perusahaan tambang lebih memilih ekspor ketimbang memenuhi kewajiban DMO.

Kondisi ini kerap terjadi ketika nilai tukar dolar AS menguat dan permintaan internasional meningkat.

Dahlan menyebut praktik yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek itu sebagai “serakahnomics”.

Menurutnya, kepentingan pasokan energi nasional tidak boleh dikalahkan oleh dorongan mengejar cuan semata.

Ketika pasokan batu bara untuk pembangkit tersendat, cadangan di sejumlah unit pembangkit berpotensi menipis hingga hanya mampu bertahan dalam hitungan hari.

• Heboh, Guru SD di Jeneponto Dijambak dan Dikeroyok Tiga Orang Tua Murid
• 269 Siswa di Karo Keracunan Massal Usai Santap MBG dari Dapur SPPG Kodim
• Dg Beddu Apes! Minta 5+5=10, Dikasih Jalan 6×2+10-2-11+1=10
• Kejari Ekspose Kasus Korupsi Jalan Beton PUPR Parepare 2025
• Anak Jahanam di Kuningan Bunuh Ibu Kandung hanya karena Dibangunkan Salat

Untuk memperpanjang masa operasional, pembangkit terpaksa mengurangi konsumsi batu bara yang berdampak pada turunnya kapasitas produksi listrik.

“Misalnya, kalau biasanya bisa memproduksi (listrik) katakanlah 600 MW, ini hanya 400 MW saja, supaya batu baranya bisa ‘diulur’ dari seminggu menjadi katakanlah 15 hari begitu. Akibatnya ya harus ada pemadaman,” bebernya.

Dahlan menilai kondisi tersebut seharusnya tidak perlu terjadi mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia.

Ia menegaskan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik nasional relatif kecil dibanding total produksi nasional.

“Kalau kelapa sawit memang dari tanah di Indonesia, tapi kan pengusahanya harus punya bibit, menanam, memelihara, dan harus memanen. Kalau batu bara kan tinggal ngeruk,” imbuhnya.

Ia juga membandingkan kondisi pertambangan batu bara di Indonesia dengan China yang harus melakukan penambangan hingga kedalaman sekitar 1.000 meter untuk mendapatkan batu bara.

“Kalau di Indonesia kan tidak. Baru di permukaan tanah sudah nemu. Ini harusnya diatur seefektif mungkin. Utamakan kepentingan dalam negeri dulu, baru lainnya,” tandasnya.

Berdasarkan perhitungannya, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik nasional hanya sekitar 130 juta ton per tahun.

Sementara produksi batu bara Indonesia rata-rata mencapai 790 juta ton per tahun, dengan sekitar 500 juta ton di antaranya diekspor.

“Enggak banyak kan, dibanding produksinya? Artinya, masih bisa ekspor besar-besaran,” jelasnya.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok