LIMIT INDONESIA Desak Penegak Hukum Sikat Mafia Laut di Perairan Selayar

Jumat, 16 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden LIMIT INDONESIA, Mamat Sanrego

Presiden LIMIT INDONESIA, Mamat Sanrego

Zonafaktualnews.com – Presiden LIMIT INDONESIA, Mamat Sanrego, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap maraknya kembali praktik penangkapan ikan ilegal menggunakan pukat harimau di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Mamat menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kapal-kapal besar yang diduga beroperasi tanpa izin dan menggunakan alat tangkap yang dilarang undang-undang.

Menurutnya, praktik ini sangat merugikan nelayan lokal dan turut memperparah kerusakan ekosistem laut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Oleh karenanya sangat diperlukan ketegasan dari pemilik otoritas di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, untuk mengusut tuntas kejahatan yang dilakukan oleh para pemilik kapal besar dalam melakukan aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau,” ujar Mamat Sanrego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/5/2025).

Mamat menegaskan bahwa aparat harus bertindak cepat demi melindungi nelayan tradisional dari kerugian yang semakin besar akibat praktik illegal fishing yang semakin terbuka dilakukan.

BACA JUGA :  Ulah Komplotan Annar Sampetoding, Warga Sulsel Diteror Uang Palsu

“Para pihak yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum di bidang perikanan agar segera mengambil langkah-langkah hukum guna tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar pada para nelayan tradisional di wilayah Kabupaten Selayar dan sekitarnya,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Mamat juga menekankan bahwa otoritas penegakan hukum telah jelas disebutkan dalam undang-undang, dan harus segera menjalankan kewenangannya secara maksimal.

“Sebagaimana atas perintah UU, yang memiliki otoritas penegakan hukum di bidang perikanan adalah selain dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, juga Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia agar sesegera mungkin mengambil tindakan tegas,” tegas Mamat.

Diketahui, aktivitas penggunaan pukat harimau secara ilegal bukanlah hal baru di wilayah Selayar. Dugaan pelanggaran ini terus terjadi dan memicu keresahan para nelayan kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

BACA JUGA :  Penanganan Bom Ikan di Tanakeke Menggantung, Janji Tindak Tegas Hanya Wacana

Mamat mengecam keras praktik kapal-kapal besar yang masuk tanpa izin ke perairan Selayar dan mengeksploitasi sumber daya laut secara ugal-ugalan. Ia menekankan bahwa laut Indonesia adalah aset strategis bangsa yang harus dijaga bersama.

“Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi ini merupakan kekuatan ekonomi untuk masa depan bangsa dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional, khususnya bagi para nelayan di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia,” kata Mamat dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (14/5/2025).

Mamat juga menilai penggunaan pukat harimau sangat merusak karena bekerja secara tidak selektif, sehingga mengancam kelestarian biota laut dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

“Hal ini tentunya sangat merugikan para nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dalam pencarian ikan di Kabupaten Selayar atau daerah laut sekitarnya,” ucapnya.

BACA JUGA :  Bentrokan Pecah di Allu Bangkala, Jeneponto Bergejolak Pasca Quick Count

Lebih jauh, ia menilai praktik tersebut telah memenuhi unsur illegal fishing yang tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas sektor kelautan dan perikanan nasional.

“Dengan adanya kejadian penangkapan ikan menggunakan pukat harimau, atau penangkapan ikan berlebihan, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya bersifat ekonomi, tapi juga merusak keberlanjutan sumber daya laut,” ungkapnya.

LIMIT INDONESIA menegaskan kembali desakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar bergerak cepat, tidak membiarkan para pelaku mafia laut terus beraksi tanpa sanksi.

“Permasalahan ini harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan,” tutup Mamat.

(Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Status Ijazah Jokowi Belum Diputus, Hakim Tak Pernah Nyatakan Keaslian
Isu Pemakzulan Prabowo Subianto Disebut Dirancang, Pengamat Soroti Gibran
Samin Tan dan Purnomo Pernah Masuk Forbes, Mintarsih Ungkap Fakta Baru
Menu MBG di SMKN 2 Bone Ditemukan Ulat, Siswa Mengeluh Sakit Perut
Kecewa, Budiman S Sebut PT Makassar “Bukan Lagi Wakil Tuhan, Tapi Wakil Iblis”
Efisiensi Anggaran Dipertanyakan, Motor MBG Diduga Di-markup Fantastis
Trump Cabut Postingan Mirip Yesus, Klaim Hanya Dokter Sedang Menyembuhkan
JK Dilaporkan 19 Organisasi Buntut Ceramah Syahid, Netizen: “Lebay Banget”

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 02:23 WITA

Status Ijazah Jokowi Belum Diputus, Hakim Tak Pernah Nyatakan Keaslian

Jumat, 17 April 2026 - 01:30 WITA

Isu Pemakzulan Prabowo Subianto Disebut Dirancang, Pengamat Soroti Gibran

Kamis, 16 April 2026 - 23:45 WITA

Samin Tan dan Purnomo Pernah Masuk Forbes, Mintarsih Ungkap Fakta Baru

Kamis, 16 April 2026 - 09:28 WITA

Menu MBG di SMKN 2 Bone Ditemukan Ulat, Siswa Mengeluh Sakit Perut

Rabu, 15 April 2026 - 17:28 WITA

Kecewa, Budiman S Sebut PT Makassar “Bukan Lagi Wakil Tuhan, Tapi Wakil Iblis”

Berita Terbaru