Zonafaktualnews.com – Koalisi sipil Aceh bersama mahasiswa menggelar aksi damai di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (16/12/2025).
Massa menuntut pemerintah pusat segera menetapkan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional, mengingat dampak kemanusiaan lintas provinsi yang telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.
Aksi tersebut melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Sumatera Environmental Initiative, Greenpeace Indonesia, KontraS Aceh, Solidaritas Perempuan (SP) Aceh, Flower Aceh, Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK), Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH), Aceh Wetland Forum (AWF), serta perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koalisi sipil Aceh menilai bencana yang berulang tidak terlepas dari persoalan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam.
Pembukaan hutan, ekspansi industri ekstraktif, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan disebut memperbesar risiko banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera.
“Bencana ini merupakan sinyal krisis ekologis. Kerusakan lingkungan memperbesar dampak yang harus ditanggung masyarakat,” ujar Crisna Akbar dari Greenpeace Indonesia.
Menurut Aditya dari Sumatra Environmental Initiative, penanganan bencana yang lambat berpotensi mengancam hak dasar warga negara.
Ia menekankan bahwa penetapan status Bencana Nasional sangat penting agar pemerintah pusat dapat melakukan mobilisasi sumber daya secara cepat dan terkoordinasi.
“Negara harus hadir secara utuh untuk menyelamatkan warga dan memastikan pemenuhan hak korban,” katanya.
Koalisi sipil Aceh juga menyoroti dampak bencana yang paling berat dirasakan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.
Fitriani dari Solidaritas Perempuan Aceh menyebut, perempuan menghadapi beban berlapis di tengah pengungsian, mulai dari kehilangan tempat tinggal dan penghidupan hingga terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih.
Selain itu, masih banyak wilayah terdampak yang belum sepenuhnya terjangkau bantuan akibat rusaknya infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan fasilitas kesehatan.
Kondisi ini menyebabkan sejumlah daerah terisolasi dan menghambat distribusi logistik bagi para pengungsi.
Dalam pernyataan sikapnya, koalisi menuntut pemerintah pusat segera menetapkan Bencana Nasional, meningkatkan mobilisasi anggaran dan sumber daya untuk penanganan darurat dan pemulihan, mempercepat audit ekologi dan tata ruang di wilayah rawan bencana, serta menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkeadilan dan transparan.
Massa juga menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia seluruh korban bencana.
Koalisi sipil Aceh menegaskan, penetapan Bencana Nasional krusial untuk mempercepat penanganan, mengurangi risiko korban lanjutan, serta mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
