Zonafaktualnews.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap arah penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak lagi berjalan netral dan adil.
Kritik ini disampaikan dalam pidatonya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Minggu, 27 Juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Djarot menyoroti apa yang ia sebut sebagai upaya kriminalisasi terhadap sejumlah tokoh politik tertentu, termasuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (Tom Lembong).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Siapa yang berbeda pendapat, dikriminalisasi. Dicari-cari kesalahannya, lalu dimasukkan ke penjara,” ujar Djarot di hadapan kader partai.
Djarot menegaskan bahwa proses hukum terhadap Hasto dan Lembong diduga kuat bermuatan politis dan bukan murni penegakan hukum.
Djarot menambahkan bahwa praktik penegakan hukum saat ini cenderung tebang pilih.
Ia menyindir tajam bagaimana kasus-kasus besar justru seolah tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum.
“Gajah di pelupuk mata tak kelihatan, kutu di seberang pulau malah dicari-cari,” sindirnya.
Djarot mencontohkan beberapa dugaan kasus besar yang hingga kini belum jelas penanganannya, seperti skandal korupsi minyak goreng, pengadaan pesawat jet, proyek infrastruktur di Sumatera Utara, hingga perkara korupsi di Blok Medan.
“Kasus-kasus besar seperti minyak goreng, pengadaan jet, korupsi di Sumut, semuanya seperti lolos begitu saja,” ucapnya.
Pernyataan Djarot ini langsung menjadi sorotan publik karena menyentil ketimpangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum menjelang Pemilu 2024.
Meskipun tidak secara gamblang menyebut nama-nama pejabat negara, kritik tersebut dianggap sebagai sindiran keras terhadap aparat hukum yang dinilai tunduk pada kepentingan politik.
Djarot pun belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai makna “gajah” yang ia singgung dalam pidatonya, namun banyak pihak menilai pernyataan itu sebagai simbolisasi terhadap figur atau kelompok kuat yang kebal hukum.
Di tengah situasi politik yang makin memanas, PDIP terlihat semakin vokal mengkritisi dinamika hukum dan demokrasi nasional.
Pidato Djarot menjadi bagian dari upaya partai untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan, sekaligus menunjukkan keberpihakan terhadap kader dan tokoh partai yang saat ini tengah menghadapi tekanan hukum.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
