Disbun Mangkir, Polemik Lahan Pembangunan Yon TP 872 Berlanjut ke DPRD Sulsel

Selasa, 2 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perwakilan masyarakat Desa Rampoang menyampaikan aspirasi terkait polemik lahan pembangunan Yon TP 872 dalam RDP di DPRD Lutra.

Perwakilan masyarakat Desa Rampoang menyampaikan aspirasi terkait polemik lahan pembangunan Yon TP 872 dalam RDP di DPRD Lutra.

Zonafaktualnews.comPolemik antara masyarakat dan Pemprov Sulsel terkait penetapan lahan pembangunan Yon TP 872/Andi Djemma di Desa Rampoang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), akhirnya bergulir ke DPRD Lutra melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP tersebut dihadiri perwakilan Kodim 1403, perwakilan pemerintah daerah, dan Kepala BPN Luwu Utara pada Senin (1/12/2025).

Meski demikian, masyarakat menyayangkan ketidakhadiran Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulsel yang dinilai sangat penting untuk dimintai penjelasan.

“Kami berharap Disbun hadir agar kami bisa menyampaikan alasan mengapa masyarakat tetap bertahan. Tapi ternyata mereka mangkir,” ujar salah satu perwakilan warga.

Melalui RDP ini, DPRD Lutra berharap lahir solusi bersama agar polemik tidak berlarut-larut.

Inti Pembahasan dalam RDP:

  • DPRD Luwu Utara menegaskan komitmen menjaga kelancaran pembangunan strategis nasional, termasuk rencana pembangunan Yon TP 872/Andi Djemma.
  • Pemerintah daerah diminta berkonsultasi langsung dengan Gubernur Sulsel untuk memastikan setiap tahap pembangunan sesuai mekanisme dan kewenangan.
  • Masyarakat Desa Rampoang pada prinsipnya mendukung pembangunan, karena memahami manfaat jangka panjang bagi keamanan dan penguatan negara.
  • Namun, warga meminta lokasi pembangunan dialihkan untuk menghindari kerentanan sosial dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
  • DPRD menilai aspirasi masyarakat harus dihormati, karena pembangunan ideal adalah pembangunan yang tidak mengorbankan rakyat.
  • Pemerintah daerah diminta menghadirkan solusi terbaik agar pembangunan nasional tetap berjalan, namun kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
  • DPRD Lutra siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, Pemprov Sulsel, dan TNI agar keputusan yang diambil adil dan bijaksana.
BACA JUGA :  Tipu 240 Warga, Pasutri Bandar Arisan Bodong Dicokok

RDP juga menghasilkan rekomendasi lanjutan berupa RDP tingkat provinsi di DPRD Sulsel, Makassar.

DPRD Lutra mengusulkan pelaksanaannya pada Rabu, 3 Desember 2025, namun jadwal akhir tetap menyesuaikan agenda DPRD Sulsel.

 

(Mahendra/Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan Dinilai Janggal, “Investigasi” Netizen Bidik Sang Ayah
DPRD Sulsel Dorong Pemindahan Titik Lokasi Yon TP 872 agar Tak Rugikan Warga
Polemik Lahan Yon TP 872 Temui Titik Temu, DPRD Sulsel Sepakati Pengalihan Lokasi
Hutan Lindung di Malino Gundul, Puluhan Hektare Diduga Dikuasai Mafia Kayu
Siswi SD di Medan Diduga Habisi Ibu Kandung dengan 20 Kali Tusukan Pisau
Jasad Warga Luwu Utara Masih Utuh, Kain Kafan Tetap Bersih Meski 28 Tahun Dikubur
30 Tahun Beroperasi, KOSIPA Sulselbar Diduga Kelola Dana Puluhan Miliar Tanpa Pajak
Mobil MBG Tabrak Barisan Siswa di SD Kalibaru, Puluhan Anak Dilarikan ke Rumah Sakit

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 13:37 WITA

Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan Dinilai Janggal, “Investigasi” Netizen Bidik Sang Ayah

Sabtu, 13 Desember 2025 - 10:31 WITA

DPRD Sulsel Dorong Pemindahan Titik Lokasi Yon TP 872 agar Tak Rugikan Warga

Sabtu, 13 Desember 2025 - 10:28 WITA

Polemik Lahan Yon TP 872 Temui Titik Temu, DPRD Sulsel Sepakati Pengalihan Lokasi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 00:59 WITA

Hutan Lindung di Malino Gundul, Puluhan Hektare Diduga Dikuasai Mafia Kayu

Jumat, 12 Desember 2025 - 18:18 WITA

Siswi SD di Medan Diduga Habisi Ibu Kandung dengan 20 Kali Tusukan Pisau

Berita Terbaru