Disbun Mangkir, Polemik Lahan Pembangunan Yon TP 872 Berlanjut ke DPRD Sulsel

Selasa, 2 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perwakilan masyarakat Desa Rampoang menyampaikan aspirasi terkait polemik lahan pembangunan Yon TP 872 dalam RDP di DPRD Lutra.

Perwakilan masyarakat Desa Rampoang menyampaikan aspirasi terkait polemik lahan pembangunan Yon TP 872 dalam RDP di DPRD Lutra.

Zonafaktualnews.comPolemik antara masyarakat dan Pemprov Sulsel terkait penetapan lahan pembangunan Yon TP 872/Andi Djemma di Desa Rampoang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), akhirnya bergulir ke DPRD Lutra melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP tersebut dihadiri perwakilan Kodim 1403, perwakilan pemerintah daerah, dan Kepala BPN Luwu Utara pada Senin (1/12/2025).

Meski demikian, masyarakat menyayangkan ketidakhadiran Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulsel yang dinilai sangat penting untuk dimintai penjelasan.

“Kami berharap Disbun hadir agar kami bisa menyampaikan alasan mengapa masyarakat tetap bertahan. Tapi ternyata mereka mangkir,” ujar salah satu perwakilan warga.

Melalui RDP ini, DPRD Lutra berharap lahir solusi bersama agar polemik tidak berlarut-larut.

Inti Pembahasan dalam RDP:

  • DPRD Luwu Utara menegaskan komitmen menjaga kelancaran pembangunan strategis nasional, termasuk rencana pembangunan Yon TP 872/Andi Djemma.
  • Pemerintah daerah diminta berkonsultasi langsung dengan Gubernur Sulsel untuk memastikan setiap tahap pembangunan sesuai mekanisme dan kewenangan.
  • Masyarakat Desa Rampoang pada prinsipnya mendukung pembangunan, karena memahami manfaat jangka panjang bagi keamanan dan penguatan negara.
  • Namun, warga meminta lokasi pembangunan dialihkan untuk menghindari kerentanan sosial dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
  • DPRD menilai aspirasi masyarakat harus dihormati, karena pembangunan ideal adalah pembangunan yang tidak mengorbankan rakyat.
  • Pemerintah daerah diminta menghadirkan solusi terbaik agar pembangunan nasional tetap berjalan, namun kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
  • DPRD Lutra siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, Pemprov Sulsel, dan TNI agar keputusan yang diambil adil dan bijaksana.
BACA JUGA :  DPRD Luwu Utara Berbagi Kebaikan dengan Buka Puasa Bersama Anak Yatim

RDP juga menghasilkan rekomendasi lanjutan berupa RDP tingkat provinsi di DPRD Sulsel, Makassar.

DPRD Lutra mengusulkan pelaksanaannya pada Rabu, 3 Desember 2025, namun jadwal akhir tetap menyesuaikan agenda DPRD Sulsel.

 

(Mahendra/Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Iran Gempur Gudang Amunisi dan Menara Pengawas Armada Kelima AS
Korban Pengeroyokan Jadi Tersangka, Polsek Tallo Diduga Kriminalisasi Warga
Tak Terima Dituding Aniaya Staf, Ketua DPRD Bone Bakal Lapor Balik
Aksi Jilid III Meledak di DPRD, KONAMI Sulsel Tuntut Verifikasi Gelar Akademik Dewan
Laksus Minta Polda Sulsel Periksa Eks Dekan FIKK UNM Terkait Bukti Pungli CPNS
Ngaku Ditipu Bos Kosmetik di Makassar, Owner RA Skincare Rugi Rp400 Juta
Bermula dari Tagihan, Nasabah Kredivo Berakhir Jadi Korban Pelecehan Oknum DC
Ketua DPRD Bone Diduga Lempari Kue hingga Botol Sambal ke Wajah Staf

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 00:56 WITA

Iran Gempur Gudang Amunisi dan Menara Pengawas Armada Kelima AS

Sabtu, 25 Juli 2026 - 13:45 WITA

Korban Pengeroyokan Jadi Tersangka, Polsek Tallo Diduga Kriminalisasi Warga

Sabtu, 25 Juli 2026 - 01:49 WITA

Tak Terima Dituding Aniaya Staf, Ketua DPRD Bone Bakal Lapor Balik

Jumat, 24 Juli 2026 - 20:40 WITA

Aksi Jilid III Meledak di DPRD, KONAMI Sulsel Tuntut Verifikasi Gelar Akademik Dewan

Jumat, 24 Juli 2026 - 19:36 WITA

Laksus Minta Polda Sulsel Periksa Eks Dekan FIKK UNM Terkait Bukti Pungli CPNS

Berita Terbaru