Zonafaktualnews.com – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barru, Filsa, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Barru, Jumat (17/01/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung panas karena keluhan warga terkait lambannya penerbitan sertifikat tanah, khususnya sisa lahan proyek rel kereta api trans-Sulawesi.
Anggota DPRD Barru, Andi Wawo, mendesak BPN untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.
Ia menyoroti banyaknya pengajuan sertifikat tanah, termasuk proses balik nama dan pemecahan sertifikat induk, yang hingga kini belum tuntas.
“Saya minta BPN memberikan kejelasan. Banyak pengajuan sertifikat tanah yang menggantung tanpa kepastian. Ini harus segera dituntaskan,” ujar Andi Wawo.
Andi juga menambahkan, masalah ini meluas hampir di seluruh wilayah Barru, termasuk daerah pemilihannya.
“Warga sangat resah. Mereka tidak tahu bagaimana nasib berkas mereka. Bahkan, ganti rugi lahan untuk jalur kereta api juga belum ada kejelasan,” tegasnya.
Kepala BPN Barru, Filsa, menjawab kritik tersebut dengan menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu kelengkapan dokumen dari Balai Kereta Api (KA).
“Terkait penerbitan sertifikat, kami hanya dapat memproses jika dokumen pendukung sudah lengkap. Setelah itu, kami akan segera menindaklanjutinya,” jelas Filsa.
Ia juga menyebut perubahan sistem elektronik sejak 2024 sebagai salah satu faktor yang memengaruhi proses administrasi.
“Sistem ini telah kami sosialisasikan di beberapa wilayah Barru, dan kami terus menyesuaikan untuk mempercepat pelayanan,” tambahnya.
Lambatnya proses pengurusan sertifikat tanah menjadi keresahan besar di tengah warga.
Mereka berharap BPN dan pemerintah segera menawarkan solusi konkret, terutama terkait balik nama, pemecahan sertifikat, dan ganti rugi lahan proyek nasional seperti pembangunan rel kereta api trans-Sulawesi.
DPRD Barru berjanji untuk terus mengawasi kinerja BPN agar keresahan masyarakat dapat segera diatasi.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
