Zonafaktualnews.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menyetop anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pun buka suara terkait hal ini, namun ia enggan berkomentar lebih jauh dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
“Tanyakan ke Kepala Otorita IKN, tanyakan ke pemerintah,” ujar Jokowi usai bertemu dengan politikus Partai Buruh Nigeria, Peter Obi, di kediamannya di Solo, Jumat (7/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan bahwa dirinya tak ingin dikaitkan dengan persoalan anggaran IKN yang kini menjadi tanggung jawab pemerintahan baru.
“Itu kan urusan pemerintah, jangan tarik-tarik saya ke situ,” tegas Jokowi.
IKN adalah proyek ambisius yang diinisiasi Jokowi saat menjabat sebagai presiden. Awalnya, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dibiayai oleh investor.
Namun, karena minimnya realisasi investasi, proyek tersebut akhirnya bergantung pada dana APBN.
Kini, proyek tersebut menghadapi hambatan serius. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa pada tahun 2025 belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN.
“Realisasi anggaran IKN belum ada semua, anggarannya kita diblokir. Kok tanya progres, anggarannya saja nggak ada,” kata Dody.
Dody menjelaskan bahwa sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, Kementerian PU mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 81 triliun. Akibatnya, seluruh anggaran kementerian tersebut masih tertahan.
Bahkan, Dody berkelakar bahwa anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup untuk membeli makan siang. Ia juga menyebut bahwa Kementerian PU akan memprioritaskan program lain yang lebih mendesak, seperti persiapan angkutan mudik Lebaran 2025.
Sementara itu, Otorita IKN mengonfirmasi bahwa anggaran belanja lembaga tersebut mengalami pemotongan drastis pada tahun 2025.
Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Sumadilaga, membenarkan adanya pemangkasan sebesar Rp 4,81 triliun dari total pagu Rp 6,39 triliun.
“Ya, benar ada pemangkasan,” ujar Danis kepada wartawan.
Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo mengklarifikasi bahwa pemblokiran anggaran ini bukan berarti dana IKN dikunci sepenuhnya, melainkan bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan Presiden Prabowo.
“Sebetulnya bukan di-lock, hanya efisiensi. Pak Presiden beberapa kali bilang kita wajib mengurangi kebocoran,” jelas Dody saat ditemui di Pura Mangkunegaran, Solo.
Pemangkasan anggaran kementerian/lembaga ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
