Aliansi BEM Se-Kota Makassar Evaluasi 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

Jumat, 24 Januari 2025 - 08:37 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Aliansi BEM Se-Kota Makassar Evaluasi 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

Aliansi BEM Universitas Se-kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di Fly Over dan depan Kantor DPRD Sulsel

Zonafaktualnews.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Se-kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di Fly Over dan depan Kantor DPRD Sulsel pada Kamis, 23 Januari 2025.

Aksi ini digelar sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik pada 20 Oktober 2024.

Demonstrasi tersebut dilatarbelakangi berbagai persoalan yang dianggap belum terselesaikan dan justru semakin kompleks.

Isu yang disorot mencakup penegakan hukum yang dinilai tumpul, tindakan represif aparat kepolisian, hingga pemberantasan korupsi yang dianggap tidak menunjukkan kemajuan berarti.

BACA JUGA :  KAHMI Maros Desak Tindakan Hukum Tegas terhadap Wakil Bupati Terkait Kasus Narkoba

“Seharusnya rezim Prabowo-Gibran menjadikan segala permasalahan di masa lalu sebagai pembelajaran. Namun nyatanya, hingga hari ini, tepatnya selama 100 hari kerja Prabowo-Gibran, justru semakin banyak problematika yang terjadi.

Seperti penegakan hukum yang tumpul, maraknya tindakan represif aparat kepolisian, pembengkakan kementerian yang menguras APBN, kurangnya perhatian terhadap tenaga pendidik, dan berbagai permasalahan lainnya,” ujar Hasrul, Presiden BEM Universitas Negeri Makassar sekaligus Jenderal Lapangan aksi.

Lebih lanjut, Hasrul menyampaikan bahwa aksi tersebut didasarkan pada hasil kajian dan konsolidasi internal.

BEM mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata, termasuk pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai efek jera bagi koruptor.

BACA JUGA :  Mahasiswa Muhammadiyah Makassar Protes Kenaikan PPN 12 Persen di DPRD Sulsel

“Belum lagi jika kita berbicara tentang kasus korupsi yang tidak mampu diberantas dengan tindakan tegas. Salah satu yang kami desak adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bentuk pemberian efek jera bagi para koruptor. Oleh karena itu, kami menyampaikan aspirasi ini agar DPRD Provinsi dapat meneruskannya ke pemerintah pusat,” lanjutnya.

Namun, hingga malam hari setelah berjam-jam berorasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui para mahasiswa.

BACA JUGA :  Rocky Gerung Sebut Skema TNI Kawal Kejaksaan Tanda Ada Masalah Besar

Hal ini memicu kekecewaan di kalangan massa aksi, yang menilai kehadiran mereka sebagai representasi masyarakat Sulawesi Selatan tidak mendapat perhatian yang semestinya.

Hasrul menegaskan bahwa aksi ini baru langkah awal dari gerakan yang lebih besar.

“Kami akan kembali turun ke jalan hingga aspirasi mahasiswa dan masyarakat benar-benar didengar oleh para wakil rakyat,” tutupnya.

 

(Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Pria Beristri Berebut Cinta Janda di Kendal, Duel Berdarah Berakhir Pindah Alam
Karhutla Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko Polkam Sebut RI Masih Sanggup
Gunung Latimojong Enrekang Mencekam, Api Karhutla 7 Hari Belum Padam
2 Kali Ngumpet dari Panggilan KPK, Nusron Wahid Terancam Dijemput Paksa
Gudang Sabu Berkedok Salon di Makassar Digerebek Polisi, 4 Orang Diciduk
Istana Presiden Yaman Diberondong Rudal Houthi, 5 Tewas dan 16 Luka-luka
Merinding, Langit Palangka Raya Berubah Oranye Pekat Bak Film Kiamat
Perang Kelompok Rajawali vs Kokolojia di Makassar Pecah, 1 Pemuda Tewas