Serapan Anggaran Triwulan I Rendah, DPRD Lutra Minta Percepatan Konkret

Selasa, 5 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara, Hj. Megawati Jamal, S.Kom bersama jajaran komisi saat memimpin RDP dengan sejumlah SKPD membahas rendahnya realisasi serapan anggaran Triwulan I tahun 2026.

Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara, Hj. Megawati Jamal, S.Kom bersama jajaran komisi saat memimpin RDP dengan sejumlah SKPD membahas rendahnya realisasi serapan anggaran Triwulan I tahun 2026.

Zonafaktualnews.com – Komisi I DPRD Luwu Utara menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Triwulan I tahun 2026.

Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal lemahnya percepatan program dan pelaksanaan kegiatan di sejumlah perangkat daerah.

Sorotan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Luwu Utara bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi I. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Fraksi DPRD Luwu Utara, Selasa (5/5/2026).

RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara, Hj. Megawati Jamal, S.Kom, didampingi anggota komisi serta dihadiri perwakilan SKPD terkait.

Dalam forum tersebut, DPRD meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah percepatan agar target realisasi anggaran pada triwulan berikutnya tidak kembali tertinggal.

Megawati menegaskan, rendahnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berpotensi berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dan perputaran ekonomi daerah.

“Realisasi anggaran yang belum mencapai target menunjukkan masih ada persoalan dalam perencanaan maupun eksekusi program. Karena itu kami meminta langkah konkret dan komitmen serius dari pemerintah daerah untuk melakukan percepatan,” ujarnya.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Lutra Sesalkan Insiden Pengeroyokan di Tengah RDP BBM Subsidi

Ia juga mengingatkan bahwa lambatnya penyerapan anggaran dapat memicu tertundanya berbagai program pelayanan publik.

Selain itu, kondisi tersebut dinilai ikut mempengaruhi peredaran uang di masyarakat serta tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Kalau serapan rendah, dampaknya pasti dirasakan masyarakat. Program berjalan lambat, pelayanan berkurang, dan aktivitas ekonomi ikut melambat,” tegasnya.

BACA JUGA :  Pemprov Sulsel “Kajili-jili” Hibahkan Lahan Salah, DPRD Lutra Minta Yon TP 868 Diselesaikan

Komisi I DPRD Luwu Utara berharap seluruh OPD segera melakukan evaluasi internal dan mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan agar realisasi anggaran pada Triwulan II 2026 dapat meningkat signifikan.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan Komisi I DPRD.

Meski demikian, informasi yang dihimpun menyebutkan evaluasi internal mulai dilakukan untuk mendorong percepatan serapan anggaran pada Triwulan II 2026.

 

(Ono/Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Iran Gempur Gudang Amunisi dan Menara Pengawas Armada Kelima AS
Korban Pengeroyokan Jadi Tersangka, Polsek Tallo Diduga Kriminalisasi Warga
Tak Terima Dituding Aniaya Staf, Ketua DPRD Bone Bakal Lapor Balik
Aksi Jilid III Meledak di DPRD, KONAMI Sulsel Tuntut Verifikasi Gelar Akademik Dewan
Laksus Minta Polda Sulsel Periksa Eks Dekan FIKK UNM Terkait Bukti Pungli CPNS
Ngaku Ditipu Bos Kosmetik di Makassar, Owner RA Skincare Rugi Rp400 Juta
Bermula dari Tagihan, Nasabah Kredivo Berakhir Jadi Korban Pelecehan Oknum DC
Ketua DPRD Bone Diduga Lempari Kue hingga Botol Sambal ke Wajah Staf

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 00:56 WITA

Iran Gempur Gudang Amunisi dan Menara Pengawas Armada Kelima AS

Sabtu, 25 Juli 2026 - 13:45 WITA

Korban Pengeroyokan Jadi Tersangka, Polsek Tallo Diduga Kriminalisasi Warga

Sabtu, 25 Juli 2026 - 01:49 WITA

Tak Terima Dituding Aniaya Staf, Ketua DPRD Bone Bakal Lapor Balik

Jumat, 24 Juli 2026 - 20:40 WITA

Aksi Jilid III Meledak di DPRD, KONAMI Sulsel Tuntut Verifikasi Gelar Akademik Dewan

Jumat, 24 Juli 2026 - 19:36 WITA

Laksus Minta Polda Sulsel Periksa Eks Dekan FIKK UNM Terkait Bukti Pungli CPNS

Berita Terbaru