Zonafaktualnews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak wacana penempatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, perubahan struktur tersebut justru berpotensi melemahkan sistem ketatanegaraan.
Penegasan itu disampaikan Listyo Sigit saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Senin (26/1/2026), sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen.
Dalam forum tersebut, Kapolri menilai posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden merupakan amanat reformasi sekaligus konstitusi yang tidak boleh diubah sembarangan.
Sigit menekankan bahwa menarik Polri ke bawah kementerian sama artinya dengan mereduksi independensi institusi kepolisian.
Dampaknya, kata dia, bukan hanya dirasakan oleh Polri, tetapi juga berimbas pada stabilitas negara dan kepemimpinan nasional.
“Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, itu berarti melemahkan institusi, melemahkan negara, dan pada akhirnya melemahkan Presiden,” tegas Listyo Sigit di hadapan anggota dewan.
Kapolri bahkan menyatakan lebih memilih dicopot dari jabatannya daripada harus menjalankan struktur baru yang menurutnya bertentangan dengan semangat reformasi.
Sigit menolak keras gagasan pembentukan menteri kepolisian maupun penempatan Polri di bawah Mendagri.
“Kalau harus memilih, saya lebih baik tidak menjabat. Bahkan kalau diminta menjadi menteri kepolisian, saya pilih jadi petani,” ujarnya disambut reaksi peserta rapat.
Lebih lanjut, Sigit menegaskan kesiapannya menerima segala konsekuensi jabatan apabila wacana tersebut benar-benar diberlakukan.
Baginya, menjaga marwah dan independensi Polri jauh lebih penting daripada mempertahankan posisi.
Pernyataan tegas Kapolri itu mendapat respons positif dari sejumlah anggota Komisi III DPR.
Ketua Komisi III Habiburokhman bahkan memberikan apresiasi terbuka dengan menyebut sikap Listyo Sigit sebagai bentuk keberanian dalam menjaga institusi.
“Saya bilang menyala Kapolri, menyala,” ucap Habiburokhman yang disambut tepuk tangan peserta rapat.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rikwanto, menegaskan bahwa partainya mendukung Polri tetap berdiri secara independen.
Rikwanto berharap institusi kepolisian terus memperkuat profesionalisme agar kepercayaan publik semakin meningkat.
Menurut Rikwanto, Polri harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa lembaga tersebut mampu berdiri kokoh tanpa intervensi struktural yang berpotensi melemahkan perannya sebagai penegak hukum.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
