Zonafaktualnews.com – Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik bersenjata di Timur Tengah menimbulkan tekanan serius terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Harga minyak mentah Brent dan WTI sempat melonjak hingga US$109 per barel, jauh melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Konflik ini bermula pada akhir Februari 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Iran membalas dengan serangan dan ancaman terhadap kapal-kapal yang melintas Selat Hormuz, jalur strategis yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia.
Gangguan ini memicu kenaikan biaya pengiriman, premi asuransi kapal, dan kekhawatiran pasokan global yang terganggu dalam jangka panjang.
Meski harga minyak melonjak, pemerintah Indonesia memutuskan untuk belum menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi.
“Kami berharap masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Masyarakat tidak perlu panik. Stok BBM aman dan tidak ada penyesuaian harga untuk sementara waktu,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pasokan bensin, solar, dan LPG tetap terkendali, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan.
“Pasokan BBM masih dalam kondisi aman, dan kami memantau distribusi secara ketat agar tidak terjadi kekurangan,” ungkap Bahlil Lahadalia.
Untuk menekan dampak tekanan fiskal akibat harga minyak dunia, pemerintah mulai 1 April 2026 memberlakukan sejumlah kebijakan penghematan energi nasional yang dievaluasi setiap dua bulan.
Kebijakan ini meliputi work from home (WFH) satu hari seminggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen kecuali kendaraan operasional dan listrik, pemangkasan perjalanan dinas, serta perluasan program Car Free Day. Pemerintah juga mendorong perusahaan swasta menerapkan WFH.
Langkah-langkah ini diperkirakan dapat menghemat Rp6,2 triliun dari APBN dan Rp59 triliun dari konsumsi BBM masyarakat. Selain itu, pemerintah meninjau alokasi anggaran kementerian/lembaga, dengan potensi penghematan mencapai Rp121–130 triliun.
Skema pembelian BBM dibatasi per hari untuk mencegah penyalahgunaan subsidi, dengan pencatatan nomor polisi setiap kendaraan.
Misalnya, kendaraan pribadi roda empat maksimal 50 liter solar per hari, angkutan umum roda empat maksimal 80 liter, dan kendaraan pelayanan publik 50 liter. Untuk Pertalite, batasnya 50 liter per hari untuk semua jenis kendaraan.
Para ekonom menilai penahanan harga BBM penting untuk meredam inflasi dan gejolak sosial.
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menyatakan, “Secara realistis, kemampuan APBN menahan tekanan harga BBM terbatas. Mungkin hanya dalam hitungan beberapa bulan, bukan tahun. Jika tekanan eksternal tidak mereda, biaya yang harus ditanggung akan semakin besar,” ujar Ronny P. Sasmita.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menambahkan, “APBN hanya sanggup menahan tekanan beberapa minggu ke depan. Subsidi BBM saat ini banyak dinikmati kelompok menengah atas, sehingga kelompok bawah tetap berisiko tertekan jika harga naik,” ungkap Media Wahyudi Askar.
Sementara itu, Anthony Budiawan dari PEPS memprediksi penyesuaian harga BBM bisa terjadi dalam hitungan minggu karena Pertamina akan mengalami kerugian jika terus menahan harga nonsubsidi setelah stok lama habis.
“Penyesuaian harga BBM tidak bisa dihindari jika pasokan stok lama habis dan harga dunia tetap tinggi,” ujar Anthony Budiawan.
Pemerintah mengakui bahwa tekanan subsidi energi bisa mencapai Rp90–100 triliun untuk solar dan LPG 3 kg, meski masih dalam batas aman.
Defisit APBN berpotensi melebar dari target 2,68 persen menjadi 2,9 persen dari PDB, dengan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai bantalan sementara.
Jika konflik di Timur Tengah berlarut-larut dan harga minyak dunia tetap tinggi dalam 6–12 bulan ke depan, pemerintah kemungkinan akan menaikkan harga BBM secara bertahap, disertai bantuan sosial bagi kelompok rentan.
Sementara itu, penahanan harga, penghematan energi, dan pembatasan konsumsi menjadi strategi utama untuk menahan dampak langsung krisis energi global.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
