Zonafaktualnews.com – Hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Singapura mendadak menghangat di ruang publik.
Pemicunya adalah unggahan provokatif dari mantan anggota parlemen Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, yang menyinggung ketergantungan infrastruktur internet Indonesia pada negara tetangga tersebut.
Cuitan itu muncul persis setelah pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas mengurangi alokasi ekspor gas alam ke Singapura.
Melalui akun X miliknya, @calvinelcheng, Calvin membagikan infografis yang mengklaim mayoritas jalur lalu lintas data internasional Indonesia bermuara di Singapura.
Ia melengkapi infografis tersebut dengan satu kata yang langsung menyulut reaksi keras warganet tanah air.
“Potong?” tulis Calvin singkat dalam unggahannya yang dikutip pada Senin (26/10/2026).
Unggahan sarkastik itu dinilai publik sebagai gertakan terhadap langkah strategis Indonesia yang mulai memperketat arus pasokan energi ke luar negeri.
Meski begitu, gertakan di media sosial ini dipastikan bukan merupakan keputusan atau sikap resmi dari pemerintah Singapura.
Mengetahui unggahannya menuai polemik tajam, Calvin belakangan memberikan klarifikasi bernada pembelaan diri.
“Kami adalah orang-orang yang beradab dan taat hukum. Jelas kami tidak akan melakukan ini,” ujar Calvin dalam cuitan terbarunya.
Di sisi lain, kebijakan Indonesia memangkas alokasi energi memang sudah ketok palu sejak akhir pekan lalu.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, membenarkan adanya pemotongan kuota pasokan gas ke Singapura yang bersumber dari dua blok utama.
“Kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” terang Djoko di Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026) malam.
Djoko menegaskan, penyesuaian volume ini dilakukan khusus untuk Singapura karena keterikatan jalur pipa distribusi yang ada.
“Nggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura saja,” tegasnya.
Langkah pengurangan total 31 BBTUD ini menjadi bagian dari manuver besar pemerintah dalam mengamankan pasokan energi domestik.
Sinyal pengetatan ini sebelumnya sudah ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengevaluasi perpanjangan kontrak ekspor gas ke negara tetangga demi kepentingan nasional.
“Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” pungkas Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Kebijakan ini diambil guna mengarahkan alokasi gas bumi secara maksimal untuk menopang industri petrokimia dalam negeri serta mempercepat agenda hilirisasi nasional.
Editor : Id Amor
