Zonafaktualnews.com – Di saat pemerintah mendorong penghematan belanja negara, pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menuai kontroversi.
Kebijakan ini disorot karena dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran, setelah muncul dugaan penggelembungan harga dengan selisih yang disebut-sebut fantastis.
Isu ini mengemuka usai video kreator konten, Aryo Pamungkas, viral di media sosial, Rabu (15/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam unggahannya, ia mengulas perbandingan harga motor listrik yang digunakan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan produk serupa di pasar global.
Perbincangan publik kemudian meluas ketika netizen menemukan kemiripan antara motor Emmo JVX GT dengan produk asal China, Kollter ES1-X Pro, yang dijual di platform Alibaba.
Aryo menyebut, kesamaan spesifikasi tersebut mengarah pada dugaan rebranding produk.
Ia mengaku telah membandingkan spesifikasi dengan bantuan kecerdasan buatan dan menemukan banyak kecocokan.
“Ternyata, motor listrik Trail MBG yang katanya dibanderol Rp42 juta, netizen sudah menemukan motor aslinya di Alibaba. Impor dari Cina dengan harga kisaran Rp10 jutaan saja,” ujarnya.
Dari perbandingan itu, muncul dugaan selisih harga sekitar Rp32 juta per unit. Jika dikalikan dengan jumlah pengadaan, nilainya menjadi sangat besar.
“Bayangkan, 21 ribu motor kali margin profit Rp30 jutaan. Itu mencapai Rp600 miliar,” bebernya.
Meski begitu, perbandingan harga tersebut tidak sepenuhnya sederhana. Di pasar internasional, Kollter ES1-X Pro justru dipasarkan dengan harga premium, berkisar USD7.499 hingga USD7.698 atau setara Rp127 juta hingga Rp130 juta.
Hal ini memunculkan dugaan bahwa harga murah yang beredar kemungkinan hanya mencakup komponen dasar atau merupakan harga grosir dalam jumlah besar.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa perbedaan merek merupakan bagian dari strategi pemasaran global.
Dadan menyebut, produk yang digunakan di Indonesia memakai merek Emmo sebagai brand lokal, sementara di pasar lain dikenal dengan nama Tinbot atau Kollter.
Menurutnya, meskipun memiliki basis desain yang serupa, spesifikasi kendaraan yang digunakan telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional di dalam negeri.
Kendati demikian, kritik terhadap kebijakan ini tetap menguat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut, terutama penggunaan motor jenis trail yang dinilai kurang relevan di wilayah perkotaan.
Ia juga menyoroti ketidaksinkronan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah.
“Ingat ya, program MBG ini tujuannya adalah untuk memperbaiki gizi anak-anak, bukan untuk bagi-bagi proyek,” tegasnya.
Sorotan serupa datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui juru bicara, Budi Prasetyo, lembaga tersebut menyatakan turut mencermati pengadaan motor listrik MBG.
Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area yang rentan terhadap praktik korupsi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Ia menekankan pentingnya analisis kebutuhan yang jelas serta transparansi dalam proses pengadaan.
“Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apakah spesifikasi kendaraan tersebut benar-benar dibutuhkan secara merata, serta dasar pemilihan vendor dalam proses pengadaan.
Sementara itu, BGN menegaskan bahwa pengadaan motor listrik ini merupakan bagian dari rencana anggaran tahun 2025 yang ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala SPPG.
Dadan juga meluruskan informasi yang beredar terkait jumlah unit.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” jelasnya.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
