DPR Sahkan Revisi UU TNI, YLBHI: “Kamis Hitam untuk Matinya Demokrasi”

Kamis, 20 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koalisi sipil protes rapat RUU TNI di hotel mewah di Jakarta (X@KontraS)

Koalisi sipil protes rapat RUU TNI di hotel mewah di Jakarta (X@KontraS)

Zonafaktualnews.com – DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam rapat paripurna pada Kamis pagi, 20 Maret 2025.

Keputusan ini langsung memicu protes dari masyarakat sipil dan aktivis pro-demokrasi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti pengesahan revisi ini sebagai ancaman terhadap supremasi sipil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kamis hitam untuk matinya supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia,” tulis YLBHI dalam unggahannya di platform X, Kamis, 20 Maret 2025.

Selain itu, YLBHI juga membagikan rekaman video yang memperlihatkan aparat TNI berjaga di sekitar gedung DPR, menambah kesan bahwa revisi ini semakin memperkuat peran militer dalam ranah sipil.

Polemik Revisi UU TNI

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara resmi mengesahkan revisi UU TNI Nomor 34 Tahun 2024.

“Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dalam rapat paripurna.

“Setuju!” jawab mayoritas anggota dewan.

Revisi ini mencakup sejumlah perubahan signifikan, di antaranya:

1. Perluasan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dari 14 menjadi 16 tugas. Dua tugas baru yang ditambahkan adalah:

  • Menanggulangi ancaman pertahanan siber.
  • Melindungi serta menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri.

2. Peningkatan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif dari sebelumnya 10 menjadi 14.

3. Penambahan masa dinas keprajuritan, yang dinilai akan memperpanjang dominasi militer dalam struktur pemerintahan.

Meskipun YLBHI dan kelompok sipil menganggap revisi ini sebagai kemunduran demokrasi, DPR menegaskan bahwa perubahan ini tetap berlandaskan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

“Upaya ini tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional,” ujar Puan Maharani.

Namun, protes dari masyarakat sipil menandakan bahwa polemik revisi UU TNI masih jauh dari selesai.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Kabar Kenaikan Gaji PNS 16 Persen Ternyata Cuma Hoaks
Pemetik Motor Dicokok, Polisi Sita Hasil Curian dari Gowa, Barru dan Makassar
Banjir Landa Kawasan IKN, 181 Rumah dan 622 Warga Terdampak
Isu Pemangkasan Pokir Merebak, Sekwil NasDem Aceh Angkat Suara
Usut Skandal Jual Beli Gas, KPK Periksa Komisaris Utama PT IAE
Sahroni Sebut Aksi Jokowi Upload Serdik Sespimmen Polri Tak Elok untuk Publik
Selisih Paham Soal Pacar, Pemuda di Makassar Aniaya Tiga Orang Sekeluarga
Waspada! Camilan Manis Ini Ternyata Mengandung Babi Meski Berlabel Halal

Berita Terkait

Selasa, 22 April 2025 - 21:13 WITA

Kabar Kenaikan Gaji PNS 16 Persen Ternyata Cuma Hoaks

Selasa, 22 April 2025 - 20:02 WITA

Pemetik Motor Dicokok, Polisi Sita Hasil Curian dari Gowa, Barru dan Makassar

Selasa, 22 April 2025 - 18:48 WITA

Banjir Landa Kawasan IKN, 181 Rumah dan 622 Warga Terdampak

Selasa, 22 April 2025 - 18:15 WITA

Isu Pemangkasan Pokir Merebak, Sekwil NasDem Aceh Angkat Suara

Selasa, 22 April 2025 - 14:14 WITA

Usut Skandal Jual Beli Gas, KPK Periksa Komisaris Utama PT IAE

Berita Terbaru

Foto ilustrasi – Gaji PNS

Ekobis

Kabar Kenaikan Gaji PNS 16 Persen Ternyata Cuma Hoaks

Selasa, 22 Apr 2025 - 21:13 WITA

Petugas menyiagakan perahu karet untuk membantu warga terdampak banjir (Foto: BNPB)

Nasional

Banjir Landa Kawasan IKN, 181 Rumah dan 622 Warga Terdampak

Selasa, 22 Apr 2025 - 18:48 WITA