Zonafaktualnews.com – Akun media sosial Fufufafa, yang diduga berkaitan dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, kini tengah menjadi pusat perhatian di media sosial (medsos).
Polemik ini muncul di tengah transisi kekuasaan yang hanya tinggal dua minggu lagi, dengan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2024.
Dalam beberapa hari terakhir, netizen di berbagai platform media sosial terus mendiskusikan dan mempertanyakan keterkaitan Fufufafa dengan Gibran.
Ketidakhadiran Gibran dan Prabowo di ruang publik bersama menimbulkan berbagai spekulasi, bahkan teori konspirasi, mengenai hubungan antara keduanya.
Di tengah ketegangan ini, seruan dari pegiat media sosial @Chynthia_K untuk tidak memasang foto Wakil Presiden di tempat umum semakin memperkeruh suasana.
Unggahan tersebut berbunyi, “GERAKAN TIDAK MEMASANG FOTO WAKIL PRESIDEN. Berarti rakyat ‘yang masih waras’ boleh dong gak pasang fotonya Fufufafa. Berarti cawe-cawe-nya Presiden Joko Widodo percuma dong.” tulisnya, dikutip Minggu (5/10/2024).
Dalam waktu singkat, seruan ini viral, dengan lebih dari 114 ribu interaksi di platform X, menunjukkan dukungan masyarakat yang cukup besar terhadap ide tersebut.
Isu ini juga menggugah perhatian akan aspek legalitas pemasangan foto presiden dan wakil presiden.
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemasangan foto presiden dan wakil presiden di instansi pemerintah.
Namun, lambang negara harus tetap dipasang, dan penempatannya harus mengikuti pedoman yang ada.
Polemik Fufufafa dan seruan untuk tidak memasang foto Wakil Presiden menunjukkan betapa hangatnya suasana politik menjelang pelantikan.
Banyak pihak melihat ini sebagai refleksi dari kekhawatiran masyarakat terhadap legitimasi dan keterhubungan antara kekuasaan yang ada saat ini dengan pemimpin baru yang akan datang.
Dalam merespons situasi ini, beberapa politisi dan pengamat mengingatkan pentingnya menjaga suasana kondusif menjelang pelantikan.
“Kedua pihak perlu duduk bersama dan menjelaskan posisi mereka, untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memperburuk keadaan,” ujar seorang analis politik.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
