Zonafaktualnews.com – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para jurnalis dan pekerja media di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Permohonan maaf ini disampaikan menyusul pernyataannya yang sebelumnya sempat menuai sorotan dan viral di kalangan insan pers.
Di hadapan para wartawan, Tasming menegaskan, dirinya sama sekali tidak memiliki niat untuk melukai perasaan rekan-rekan jurnalis yang telah lama menjalin hubungan baik dengannya.
“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam. Sekali lagi, tidak ada maksud sama sekali untuk melukai perasaan teman-teman,” kata Tasming Hamid di hadapan semua jurnalis dan pekerja media, Jumat (13/11/2026).
Tasming mengenang kedekatannya dengan para jurnalis yang telah terjalin bertahun-tahun sebelum dirinya mengemban tanggung jawab saat ini.
Menurutnya, karakter dan hubungannya dengan para pekerja media tidak pernah berubah, kecuali pada penambahan tanggung jawab jabatan.
Tasming mengklarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman berkepanjangan.
Dia menegaskan, ucapannya tidak pernah dimaksudkan untuk mengintervensi, menekan, maupun mendikte independensi serta profesionalisme jurnalis.
“Dan tidak ada juga maksud untuk mengintervensi, menekan atau mendikte independensi profesionalisme dari teman-teman jurnalis,” tegasnya.
Bahkan, dia mempersilakan media mitra pemerintah untuk terus melakukan fungsi kontrol sosial, asalkan kritik yang disampaikan didasarkan pada fakta-fakta yang akurat di lapangan.
Pemerintah Kota Parepare, kata dia, tidak anti terhadap kritik.
“Bahkan sekalipun media yang bermitra dengan pemerintah, kalau mengkritik boleh, yang penting dengan fakta di kegiatan itu. Kami tidak anti-kritik, mana itu lebih bagus,” ucapnya.
“Sehingga pada kesempatan ini sekali lagi, saya memohon maaf atas apa yang terjadi kemarin. Sama sekali tidak ada maksud untuk menyinggung teman-teman,” ujarnya.
Sementara itu salah seorang jurnalis Parepare, Darwiaty Dalle mengapresiasi Wali Kota Parepare, Tasming Hamid dengan berani mengakui kesalahan dan meminta maaf.
Menurutnya, kerja-kerja jurnalis tidak boleh diintervensi karena memiliki tanggung jawab memenuhi hak publik atas informasi yang akurat dan berimbang.
“Sebelumnya terima kasih, saya sudah memaafkan. Kita mengapresiasi sikap berbesar hati Wali Kota, tapi tentu ini menjadi catatan kami. Semoga tidak terulang kembali,” ujarnya.
Sebelumnya, jurnalis dan pekerja media se Kota Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026).
Aksi itu sebagai reaksi pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid yang memprovokasi profesi jurnalis dan media.
Aksi para jurnalis dimulai dengan berjalan mundur sejauh sekitar 500 meter menuju depan Kantor Wali Kota Parepare yang berada di Jalan Jendral Sudirman.
Massa juga melakukan teatrikal dengan memotong seekor ayam.
Darah ayam kemudian diteteskan di atas foto Wali Kota Tasming Hamid sebagai bentuk protes atas ucapan Tasming Hamid yang menghalalkan darah media.
Setelah itu, para jurnalis melemparkan kartu pers mereka tepat di dekat foto yang telah berlumur darah ayam tersebut.
Koordinator lapangan Parepare, Rachmat Ariadi mengatakan, aksi ini merupakan bentuk protes terhadap ucapan Tasming dalam rekaman audio viral.
Rekaman itu diambil saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pemerintah kota pada 6 November 2026.
“Hari ini kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi audio viral yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare pada saat monev 6 November kemarin,” katanya.
Ariadi mengungkapkan, dalam rekaman tersebut Tasming Hamid memprovokasi dan melakukan upaya pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalis.
“Wali Kota Parepare juga menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare,” ungkapnya.
Dalam demonstrasi ini, jurnalis Parepare mengecam keras tindakan provokasi Wali Kota Parepare terhadap media.
Kedua, menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh media di Parepare.
Ketiga, mendesak klarifikasi langsung terkait ucapan “halal darahnya media”.
Keempat, menuntut pertanggungjawaban dalam waktu 1×24 jam.
Kelima, menuntut penghentian segala bentuk intimidasi dan provokasi terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi Undang-Undang Pers.
Ariadi menegaskan, pihaknya memberi tenggat waktu 1×24 jam bagi Tasming untuk meminta maaf dan menarik ucapannya di hadapan jurnalis.
Jika tidak dipenuhi, jurnalis Parepare akan menempuh jalur hukum.
“Kalau Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum,” tegasnya.
(Ardi)
