Zonafaktualnews.com – Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Selasa (31/12/2024).
PMII Gowa dengan lantang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, yang dianggap memberatkan masyarakat kecil.
Dalam orasinya, para mahasiswa menuding kebijakan tersebut lebih berpihak pada kelompok elit daripada kesejahteraan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak kelas penguasa mengalihkan fungsi kekuasaan untuk akumulasi keuntungan tanpa memikirkan kondisi sosial masyarakat. Kebijakan kenaikan PPN ini sangat regresif terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah,” ujar salah satu orator aksi.
PMII juga mengkritik strategi fiskal pemerintah yang mereka anggap belum inklusif dan tidak berkeadilan. Mereka menyerukan agar pemerintah mencari solusi lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani rakyat kecil.
“Kenaikan PPN tidak boleh menjadi satu-satunya cara. Pemerintah harus mengoptimalkan pajak penghasilan progresif, meningkatkan kepatuhan pajak dari individu dan korporasi besar, serta mengurangi ketergantungan pada pajak tidak langsung,” tambahnya.
Tuntutan PMII Kabupaten Gowa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa PMII menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya:
- Mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan PPN.
- Mendorong komunikasi aktif antara pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan fiskal.
- Memperbaiki instrumen pajak agar lebih adil dan inklusif.
- Menguatkan kebijakan sosial untuk mengimbangi dampak kenaikan PPN.
- Mendesak Presiden RI mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang membatalkan kenaikan PPN 12%.
- Meminta DPR Kabupaten Gowa mengeluarkan rekomendasi penolakan terhadap kebijakan tersebut.
- Mendesak Presiden RI mundur jika tidak dapat membatalkan kebijakan tersebut.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Mereka berharap kebijakan pemerintah lebih memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat kecil, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Tidak Hadirnya Aparat Kepolisian
Aksi yang berlangsung damai ini juga diwarnai oleh absennya aparat kepolisian, baik dari Polsek maupun Polres Gowa.
Ketidakhadiran aparat membuat pengunjuk rasa leluasa melakukan pembakaran ban di tengah jalan, yang sempat menyebabkan kemacetan dan memaksa pengendara memutar balik.
Meski demikian, aksi berjalan lancar hingga selesai tanpa insiden.
“Kami menutup aksi ini dengan menyerukan pentingnya dialog inklusif antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial,” ujar koordinator aksi sebelum membubarkan diri.
(Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
