Zonafaktualnews.com – Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Aceh, Rifqi Maulana, menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli alias Abang Samalanga, yang berulang kali mewacanakan pencopotan Sekda Aceh, tidak mencerminkan semangat kolaborasi dalam pemerintahan.
Wacana tersebut bahkan dinilai berpotensi bertentangan dengan visi dan misi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
Rifqi menegaskan, kritik terhadap kebijakan anggaran merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Ancaman pencopotan jabatan Sekda Aceh yang disampaikan Ketua DPRA dinilainya tidak disertai argumentasi kebijakan yang utuh dan cenderung mengarah pada serangan personal terhadap pejabat eksekutif yang tengah menjalankan roda pemerintahan.
“Pernyataan Ketua DPRA yang meminta Sekda Aceh dicopot tidak berdiri di atas kerangka visi–misi Mualem dalam membangun Aceh. Justru yang terlihat adalah serangan berulang terhadap orang-orang yang sedang bekerja untuk pemerintahan Mualem,” ujar Rifqi dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Senin (2/2/2026).
Menurut Rifqi, Sekda Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) memiliki kewajiban menyesuaikan APBA 2026 dengan kondisi fiskal daerah serta hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, sebagaimana disinggung Ketua DPRA, kata Rifqi, tidak dapat dilepaskan dari kemampuan keuangan Aceh yang saat ini dinilai belum stabil akibat kebutuhan penanganan bencana dan pemulihan ekonomi.
“Pertanyaannya sederhana, apakah kemarahan Ketua DPRA muncul karena tidak semua kebutuhan anggaran dapat dipenuhi? Apakah karena keterbatasan fiskal dan bagi hasil, lalu Sekda dianggap tidak sejalan, kemudian diminta dicopot?” kata Rifqi.
PERMAHI Aceh menilai sikap tersebut tidak mencerminkan asas keadilan dan objektivitas.
Rifqi menyebut, kritik DPR seharusnya diarahkan pada kebijakan, bukan melalui tekanan politik berupa ancaman pencopotan jabatan, terlebih tanpa membuka secara transparan duduk persoalan anggaran kepada publik.
Rifqi bahkan menilai, apabila pola komunikasi politik seperti ini terus dipertontonkan ke ruang publik, maka justru Ketua DPRA yang patut dievaluasi.
“Ketika Ketua DPRA lebih sibuk menyerang Sekda dan orang-orang Mualem yang sedang bekerja, itu sama saja dengan menyerang kepemimpinan Mualem sendiri. Jika benar demikian, maka secara etika politik, posisi Ketua DPRA juga layak dievaluasi,” tegasnya.
Sebagai langkah objektif, PERMAHI Aceh mendesak Pemerintah Aceh, khususnya pihak eksekutif dan Sekda Aceh, untuk mempublikasikan secara terbuka struktur APBA 2026, termasuk pos-pos anggaran yang tidak dapat dipenuhi beserta alasan teknis dan fiskalnya.
“Dengan transparansi anggaran, publik dapat menilai secara jernih apakah benar Sekda lalai, atau justru Ketua DPRA yang gagal memahami keterbatasan fiskal Aceh. Jangan sampai konflik elite ini justru mengorbankan kepentingan rakyat,” tutup Rifqi.
(RL/ID)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
