PDIP Tanggapi Pencopotan Baliho Ganjar Sebut Politik Diskriminasi

Rabu, 1 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PDIP Tanggapi Pencopotan Baliho Ganjar Sebut Politik Diskriminasi (Foto Kolase)

i

PDIP Tanggapi Pencopotan Baliho Ganjar Sebut Politik Diskriminasi (Foto Kolase)

Zonafaktualnews.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali.

Hasto menilai, diturunkannya baliho Ganjar-Mahfud saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Gianyar, Bali adalah tindakan diskriminatif. Seharusnya, hal itu tak perlu dilakukan.

“Terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi,” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Hasto juga menyinggung politik diskriminatif lantaran terjadi perbedaan ketika Jokowi berkunjung ke Bali dan Sumatra Barat.

Menurutnya, baliho-baliho itu tidak diturunkan ketika Jokowi kunjungan ke Sumatra Barat.

Selain itu, Hasto menilai penurunan baliho Ganjar-Mahfud menciderai rasa keadilan.

“Tapi respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan menguatkan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik,” ucap Hasto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud harus netral.

BACA JUGA :  Kaesang Pangarep Gabung ke PSI, Jokowi Terancam Dipecat PDIP

Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar, Bali, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai.

Jokowi mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut.

Dia juga menekankan perlunya komunikasi agar jangan sampai ada kesalahpahaman.

Meski begitu, Jokowi menegaskan tetap harus netral.

“Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral,” kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023)

BACA JUGA :  Beda Nasib, Jokowi Sebut IKN 'Kota Jin Buang Anak', Tak Dihukum Edy Mulyadi Dipenjara

Jokowi mengingatkan ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral.

Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah.

“Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik,” ujarnya.

 

 

Editor : Id Amor

Berita Terkait

Megawati Kirim Minyak Urut ke Prabowo, Apa Pesan yang Tersirat?
Rocky Gerung Sebut Kasus Hasto Adalah Cara Jokowi Balas Dendam ke Megawati
Hasto Tersangka KPK, Rocky Gerung Sebut Ambisi Jokowi Ingin Ambil Alih PDIP
Beda Pilihan Politik, KIS Warga Jeneponto Diubah Jadi Status Meninggal
Mantan Pacar Kaesang Bahas Gratifikasi dengan Sekjen PDIP
Dituding Biang Kerok Kekalahan SEHATI, Mario David Laporkan Fitnah ke Polisi
PDIP Ucapkan Terima Kasih, Pramono-Rano Menang Satu Putaran di Pilgub Jakarta
H. Aras Pukau Peserta dengan Sikap Santun di Apel Siaga Bawaslu Barru

Berita Terkait

Rabu, 22 Januari 2025 - 10:31 WITA

Megawati Kirim Minyak Urut ke Prabowo, Apa Pesan yang Tersirat?

Kamis, 26 Desember 2024 - 14:20 WITA

Rocky Gerung Sebut Kasus Hasto Adalah Cara Jokowi Balas Dendam ke Megawati

Selasa, 24 Desember 2024 - 21:11 WITA

Hasto Tersangka KPK, Rocky Gerung Sebut Ambisi Jokowi Ingin Ambil Alih PDIP

Minggu, 15 Desember 2024 - 11:44 WITA

Beda Pilihan Politik, KIS Warga Jeneponto Diubah Jadi Status Meninggal

Kamis, 5 Desember 2024 - 18:22 WITA

Mantan Pacar Kaesang Bahas Gratifikasi dengan Sekjen PDIP

Berita Terbaru

Aplikasi Byond BSI Error (Tangkapan Layar)

Nasional

Aplikasi Byond BSI Error, Nasabah Keluhkan Gangguan Transaksi

Selasa, 11 Feb 2025 - 00:07 WITA