Zonafaktualnews.com – Situasi kemanusiaan di Papua Tengah kian memprihatinkan. Konflik bersenjata yang berkepanjangan memaksa sekitar 60 ribu warga dari Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak mengungsi ke berbagai wilayah yang lebih aman seperti Nabire dan Timika.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan bahwa dua distrik, yakni Sinak (Kabupaten Puncak) dan Hitadipa (Kabupaten Intan Jaya), kini benar-benar kosong dari aktivitas warga.
“Dua distrik tersebut telah ditinggalkan seluruh penduduknya. Tak satu pun masyarakat yang tersisa karena mereka semua mengungsi demi menyelamatkan diri,” ujar Pigai dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pigai menegaskan, pihaknya akan segera melakukan kunjungan lapangan guna memastikan penanganan terhadap para pengungsi berlangsung dengan baik.
Selain itu, ia akan mendorong berbagai langkah rekonsiliasi guna menciptakan Papua yang damai.
Dalam pertemuan terbatas di Bali pada Jumat (6/6/2025), bersama Gubernur Papua Tengah, sejumlah anggota DPRD, serta Bupati Intan Jaya dan Puncak, dibahas secara khusus krisis kemanusiaan yang kini melanda.
Konflik bersenjata di dua kabupaten itu telah memicu korban jiwa, luka-luka, orang hilang, hingga eksodus massal warga sipil.
“Pertemuan ini menjadi awal untuk menjembatani koordinasi lintas kementerian di pusat agar turun langsung ke wilayah terdampak dan membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, hingga panjang bagi para pengungsi,” ucap Pigai.
Pihak pemerintah daerah juga menyampaikan rencana untuk mendirikan pos penjagaan aparat TNI-Polri di lokasi yang layak, bukan lagi di gereja atau rumah-rumah warga. Pemerintah akan memfasilitasi proses pencarian lahan untuk kebutuhan itu.
Tak hanya soal keamanan, dalam pertemuan tersebut juga disinggung persoalan lain seperti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana pembangunan Sekolah Rakyat, dan infrastruktur jalan Trans-Papua.
Sementara di Kabupaten Puncak Jaya, konflik sosial yang dipicu oleh ketegangan Pilkada menjadi sorotan.
Pigai menyebut, perlu pendekatan rekonsiliasi adat dan keadilan restoratif, serta desakan kepada pemerintah pusat agar segera melantik kepala daerah definitif.
Menutup pernyataannya, Pigai mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang menyusun Kelompok Kerja (Pokja) Papua di lingkup Kementerian HAM.
Pokja ini akan menjadi wadah fokus dalam merespons berbagai isu strategis Papua ke depan.
“Papua Tanah Damai adalah komitmen kami. Melalui jalur rekonsiliasi dan perdamaian, kami ingin memastikan semua persoalan Papua tertangani dengan serius dan terarah,” pungkasnya.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
