Zonafaktualnews.com – Program kerja Presiden Prabowo Subianto dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan baik di tingkat kementerian.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyebut ada tiga kementerian yang layak diberi rapor merah.
Politisi Senayan ini menunjuk langsung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komdigi Meutya Hafid, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
Kritik ini disampaikan Kamrussamad saat ngobrol bareng di kanal YouTube Akbar Faizal.
Kamrussamad menyoroti masalah-masalah yang langsung dirasakan masyarakat, salah satunya lampu mati atau pemadaman listrik yang sudah terjadi selama 10 bulan. Menurutnya, masalah ini bisa merusak perputaran ekonomi di daerah-daerah.
“Kementerian teknis yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pemadaman listrik yang sudah 10 bulan berjalan. Karena itu bisa merusak rantai pasok ekonomi di daerah-daerah,” kata Kamrussamad, dikutip Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, mengganti Direktur Utama PLN saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini karena menteri tetap memegang peran penting sebagai pengatur (regulator).
Saat Kamrussamad membahas hal itu, Akbar Faizal langsung memotong pembicaraan dan menyebut nama menterinya.
“Maksud Anda adalah Menteri ESDM,” ujar Akbar.
Selain listrik, Kamrussamad juga menyinggung soal bahan bakar minyak (BBM) yang bisa mengganggu ekonomi warga.
Ia mengingatkan bahwa keluhan masyarakat seharusnya diperhatikan oleh semua partai politik, bukan cuma partainya saja.
“Saya tadi menempatkan kriteria keempat, aspirasi publik. Kalau kami sebagai anggota partai menyerap aspirasi itu, itu harus juga diserap oleh seluruh partai yang ada. Bukan cuma kami,” tuturnya.
Ia menambahkan, masalah listrik dan BBM ini bisa membuat ekonomi terganggu. Akibatnya, para investor dari dalam maupun luar negeri bisa takut menanamkan modal dan memilih menunggu (wait and see).
Masalah berikutnya yang disorot adalah kinerja Kementerian Komdigi. Di tengah maraknya judi online dan pinjaman online yang menyusahkan warga, Kamrussamad meminta kementerian ini benar-benar menggunakan wewenangnya untuk menutup semua akses ilegal tersebut.
“Itu berkaitan dengan Kementerian Komdigi sebagai fungsi regulatornya,” tuturnya.
Terakhir, menteri yang ikut disorot adalah Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Kamrussamad menagih janji Presiden Prabowo agar bunga pinjaman untuk pelaku UMKM bisa diturunkan. Padahal, saat ini bunganya masih di atas 20 persen.
“Sekarang sudah enam bulan. Kita belum tahu lembaga keuangan mana yang sudah menurunkan suku bunga untuk UMKM menjadi single digit. Di mana fungsi kementerian yang bisa memfasilitasi tindak lanjut aspirasi yang disampaikan presiden ini kepada lembaga-lembaga keuangan?” jelasnya.
Editor : Id Amor
