Zonafaktualnews.com – Kasus dugaan korupsi pencairan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kembali disorot.
Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengambil alih penanganan perkara ini dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungguminasa.
Direktur Laksus, Muhammad Ansar, menilai kinerja Kejari Gowa tidak menunjukkan progres berarti. Padahal, penggeledahan dan penyitaan dokumen terkait kasus tersebut sudah dilakukan sejak 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sama sekali tak ada progres dalam 2 tahun. Kasus ini mangkrak,” tegas Ansar, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, dengan bukti-bukti yang telah diamankan, seharusnya penyidik sudah dapat menetapkan tersangka.
“Tahun 2023 sudah dilakukan penggeledahan di RSUD Syekh Yusuf. Saya kira dokumen dan fakta-fakta penyimpangan sudah dikantongi penyidik. Nah, pertanyaannya mengapa belum dilakukan penetapan tersangka,” ujarnya.
Ansar menambahkan, konstruksi perkara ini relatif sederhana karena alur pencairan dana JKN jelas tergambar dalam dokumen yang telah disita.
“Penyidik bisa dengan mudah meneliti siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab dan di mana potensi perbuatan melawan hukumnya. Tapi kok tidak ada kemajuan sampai sekarang,” paparnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan komitmen Kejari Gowa dalam mengusut kasus besar ini.
“Saya malah ragu dengan komitmen Kejari Gowa. Dia tidak menunjukkan political will yang serius. Masa dua tahun cuma didiamkan saja,” ucapnya.
Bahkan, Laksus menduga ada potensi konflik kepentingan yang membuat proses hukum tersendat.
“Dari hitung-hitungan yang ada, nilai pencairan JKN itu mencapai Rp3 miliar per bulan. Ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023. Artinya kalau Rp3 miliar kali 5 tahun itu estimasinya mencapai Rp200 miliar. Jadi ini bukan skandal kecil,” jelasnya.
Ansar menilai, besarnya potensi kerugian negara membuka kemungkinan keterlibatan lintas instansi.
“Harusnya kemungkinan ini diselidiki oleh Kejari. Kemungkinan adanya persekongkolan. Bukan hanya di internal RSUD Syekh Yusuf. Tapi pengambil kebijakan di Pemkab Gowa,” tandasnya.
Oleh karena itu, Ansar menegaskan perlunya supervisi maupun pengambilalihan perkara oleh Kejagung.
“Minimal ada supervisi Kejagung. Kalau tidak, saya khawatir kasus JKN tidak tuntas,” ketusnya.
Sekedar diketahui, Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gowa melakukan penggeledahan di RSUD Syekh Yusuf pada September 2023.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen penggunaan dana JKN periode 2018–2023, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2018–2023, serta barang bukti berupa dua unit CPU komputer, satu laptop, enam buku rekening, dan empat buku catatan.
(RL/ID)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
