Zonafaktualnews.com – Kebijakan konfrontatif yang ditempuh pemerintahan Donald Trump dalam konflik dengan Iran mulai berbalik arah menjadi tekanan serius dari dalam negeri.
Alih-alih memperkuat posisi politiknya, langkah agresif tersebut justru memicu gelombang penolakan publik yang kini berkembang menjadi desakan terbuka untuk pemakzulan.
Hasil jajak pendapat yang dipublikasikan Newsweek menunjukkan perubahan signifikan dalam sikap masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebanyak 52 persen pemilih terdaftar menyatakan setuju Trump dicopot dari jabatannya, sementara 40 persen lainnya menolak.
Bahkan, retakan mulai terlihat di basis pendukungnya sendiri, dengan sebagian pemilih Partai Republik ikut menyuarakan dukungan terhadap pemakzulan.
Survei tersebut melibatkan 790 responden dan digagas oleh John Bonifaz bersama lembaga jajak pendapat yang dipimpin Celinda Lake.
Bonifaz menyebut lonjakan dukungan pemakzulan ini sebagai fenomena yang tidak lazim dalam dinamika politik Amerika Serikat.
“Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi pada fase awal pemerintahan seorang presiden,” ujar Bonifaz dalam konferensi pers, dikutip, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, meskipun masa jabatan Trump saat ini secara teknis merupakan periode kedua, perubahan opini publik terjadi jauh lebih cepat dibandingkan presiden lain yang pernah menghadapi ancaman serupa, termasuk Richard Nixon.
Lonjakan tekanan politik ini tak lepas dari kebijakan militer Trump terhadap Iran yang dinilai kontroversial.
Keputusan tersebut tidak hanya mengguncang stabilitas geopolitik, tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan di Gedung Putih.
Ketegangan sempat mencapai puncaknya pada 7 April, ketika Trump melontarkan pernyataan ekstrem dengan memperingatkan kemungkinan “akhir peradaban” jika Iran tidak membuka kembali jalur strategis Selat Hormuz. Pernyataan itu menuai kritik luas dan memperparah persepsi negatif publik.
Walau jalur pelayaran tersebut akhirnya kembali dibuka menyusul kesepakatan gencatan senjata sementara, dampak politiknya sudah terlanjur terasa.
Tingkat persetujuan terhadap kinerja Trump turun menjadi 39 persen, dari sebelumnya 42 persen sebelum konflik memanas. Sebaliknya, angka penolakan melonjak hingga 53 persen.
Survei yang sama juga mengungkap polarisasi tajam di tingkat pemilih. Mayoritas besar pendukung Partai Demokrat (84 persen) mendukung pemakzulan, sementara 81 persen pemilih Partai Republik menolaknya.
Kelompok independen yang kerap menjadi penentu justru cenderung berpihak pada opsi pencopotan, dengan dukungan mencapai 55 persen.
Tekanan dari publik ini segera direspons oleh kalangan legislatif di Capitol Hill. Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, John Larson, secara resmi mengajukan pasal pemakzulan dengan menyoroti kebijakan Trump dalam konflik Iran.
Dalam pernyataannya, Larson menilai tindakan Trump telah melampaui batas konstitusi dan membawa konsekuensi serius bagi rakyat Amerika.
“Donald Trump telah memenuhi syarat untuk dicopot dari jabatannya. Perang yang ia lakukan tidak hanya membebani ekonomi keluarga Amerika, tetapi juga merenggut nyawa,” tegasnya.
Ia juga mengkritik keras gaya komunikasi Trump yang dianggap berbahaya. “Pernyataan-pernyataannya tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi mengarah pada pelanggaran serius dan mengancam keamanan nasional,” tambahnya.
Menanggapi langkah tersebut, Trump justru merespons dengan nada meremehkan. Dalam sebuah rapat umum, ia menyindir Larson sebagai sosok yang tidak dikenal, sembari mengecilkan upaya pemakzulan yang kembali mencuat.
Meski tekanan publik terus meningkat, realitas politik di parlemen masih menjadi penghalang besar. Proses pemakzulan membutuhkan dukungan mayoritas di DPR serta dua pertiga suara di Senat.
Saat ini, Partai Republik masih menguasai kedua lembaga tersebut, sehingga peluang Trump untuk benar-benar dimakzulkan dinilai masih sangat kecil.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
