PPN 12 Persen Mulai Berlaku Januari 2025, Sembako Tetap Nol Persen

Senin, 16 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi PPN 12 Persen Naik

Foto Ilustrasi PPN 12 Persen Naik

Zonafaktualnews.com – Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, kecuali untuk bahan kebutuhan pokok yang tetap bebas pajak atau dikenakan tarif nol persen.

Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

“Sesuai amanat undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari,” ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa kenaikan PPN ini tidak berlaku untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, serta jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. Semua barang dan jasa tersebut tetap diberikan fasilitas bebas pajak atau PPN nol persen.

“Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat ini PPN-nya bebas, seluruhnya nol persen,” tambah Airlangga.

BACA JUGA :  Gibran Terancam Lengser, Puan Maharani Diprediksi Jadi Wapres Prabowo

Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN terhadap perekonomian masyarakat, pemerintah akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan PPN sebesar 12 persen ini hanya menyasar barang mewah. Hal tersebut merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan bahwa tarif 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, sedangkan barang pokok hingga layanan publik tetap menggunakan tarif lama, yakni 11 persen.

BACA JUGA :  Sri Mulyani Beberkan Rapor Merah APBN 2024, Tekor Rp507,8 Triliun

“Masyarakat kecil tidak perlu khawatir. Pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen barang mewah,” ujarnya di Istana Negara, Kamis (5/12/2024).

PPN di Indonesia saat ini memiliki satu tarif, yaitu 11 persen, yang mulai berlaku pada 1 April 2022 berdasarkan UU HPP. Tarif ini akan meningkat menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Pasal 7 UU HPP.

 

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Senator Aceh “Semprot” Menteri Keuangan soal Ketimpangan Fiskal yang Membelit
CEO BPI Danantara Bongkar Rekayasa “Makeup” Laporan Keuangan di Sejumlah BUMN
Mengintip 15 Kas Pemda dengan Dana Triliunan Mengendap, Modus Bunga Deposito?
Purbaya Tolak APBN Jadi “Tumbal” Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi
Modal Asing Kabur Rp14,24 Triliun Usai Prabowo Ganti Menkeu Sri Mulyani
IHSG Terjun Bebas Usai Sri Mulyani Tersingkir dari Kabinet Merah Putih Prabowo
Utang Pemerintah Tembus Rp9.107 Triliun, Sri Mulyani Gagal Kelola Fiskal
BBCA Nyungsep Rp225 Disapu “Tsunami”, Isu Patgulipat Akuisisi Djarum Group

Berita Terkait

Kamis, 6 November 2025 - 09:47 WITA

Senator Aceh “Semprot” Menteri Keuangan soal Ketimpangan Fiskal yang Membelit

Minggu, 26 Oktober 2025 - 10:36 WITA

CEO BPI Danantara Bongkar Rekayasa “Makeup” Laporan Keuangan di Sejumlah BUMN

Rabu, 22 Oktober 2025 - 22:34 WITA

Mengintip 15 Kas Pemda dengan Dana Triliunan Mengendap, Modus Bunga Deposito?

Senin, 13 Oktober 2025 - 22:26 WITA

Purbaya Tolak APBN Jadi “Tumbal” Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

Sabtu, 13 September 2025 - 13:07 WITA

Modal Asing Kabur Rp14,24 Triliun Usai Prabowo Ganti Menkeu Sri Mulyani

Berita Terbaru