Zonafaktualnews.com – Poros Rakyat Indonesia menyoroti ruko yang jadi alih fungsi gudang dalam kota
Ruko alih fungsi tersebut kini menjadi toko 47 di Wilayah Pasar Toddopuli, Kota Makassar
Pasalnya, keberadaan Toko 47 dikeluhkan masyarakat setempat dan menjadi biang kerok kemacetan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di dalam Peraturan Wali Kota Makassar nomor 20 tahun 2011 tentang larangan gudang dalam kota. Perwali nomor 93 tahun 2005 tentang kegiatan Gudang dalam Kota, sangat jelas tidak diperkenankan
Ketua Poros Rakyat Indonesia, Jafar Sidiq Dg Emba mengatakan bahwa Peraturan Wali Kota Makassar nomor 20 tahun 2011 tentang laranga. Gudang dalam Kota.
“Ada Gudang yang berada di dalam Kota Makassar, disinyalir salah tempat. Karena ketika pergudangan berada di dalam kota, kemacetan tak bisa dihindari” ungkap Dg Emba kepada media ini, Kamis (19/1/2023)
Dg Emba juga menyampaikan bahwa menyimak Perda tersebut yang berada di tengah Kota. Pemerintah berkeinginan memperlancar arus lalu lintas dan memperbaiki tatangan Kota
“Banyaknya pengusaha yang membangun ruko, seakan-akan bukan gudang tetapi di dalamnya menjadi gudang.” kata dia
Oleh karena itu, lanjut Dg Emba meminta Wali Kota Makassar untuk segera menyegel toko 47 di Kawasan Pasar Toddopuli Makassar
“Kami meminta Wali Kota Danny Pomanto segera menindak tegas toko 47 untuk disegel. Termasuk aktivitas andalaling, lalu lintas aktivitas mobil truk bongkar muat” pintanya
Dia menambahkan, di dalam Perda Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2019 sangat jelas, adanya fungsi pengawasan, penertiban, pelaporan dan ada fungsi sanksi.
“Jadi walaupun tidak ada pidananya, akan tetapi ada fungsi sanksi yang berupa penutupan, penyegelan. Ini seharusnya dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas terkait” terangnya
Dg Emba menegaskan, mengenai Perda itu merupakan wibawa Pemerintah Kota Makassar, sebab ditandatangani oleh Wali Kota dan harus dijaga.
‘Roh perda itu dibuat juga oleh Wakil Rakyat seperti Anggota DPRD. Jika ada rancangan anggota DPRD disitu jadi otomatis rakyat membuatnya, karena mereka mewakili rakyat dalam perda tersebut dan kami minta Wal Kota tutup toko tersebut yang sudah melanggar“ jelasnya.
Sementara itu, Kadis PTSP Kota Makassar mengatakan bahwa izin pertokoan sudah melalui OSS sejak 30 Agustus 2018.
“Izin manual sudah tidak ada karena ijin pertokoan sudah melalui OSS” singkatnya melalui WhatsAppnya.
Terpisah pemilik Toko 47, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa izin ada.
“Kami sudah ada izin dan ada yang yang urus serta barang yang kami jual bukan ilegal” ucapnya.
(Tim)
