Kejari Makassar Dinilai Masuk Angin, Kejati Didesak Ambil Alih Kasus KONI

Senin, 16 November 2026 - 21:25 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Kejari Makassar Dinilai Masuk Angin, Kejati Didesak Ambil Alih Kasus KONI

Jenderal Lapangan APAK dan GRH, Ishadul, S.H., bersama massa aksi saat menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada perwakilan Kejati Sulsel di depan gerbang kantor, Senin (16/11/2026), mendesak pengambilalihan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Makassar.

Zonafaktualnews.com – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama Gerakan Revolusi Hukum (GRH) hari ini kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sulsel.

Aksi demonstrasi yang dikawal langsung oleh Jenderal Lapangan Ishadul, S.H. ini membawa desakan keras agar Kejati Sulsel segera melakukan supervisi ketat dan mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Makassar senilai Rp15 miliar (APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025) yang saat ini dinilai jalan di tempat di Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Massa aksi membawa surat tuntutan resmi yang membeberkan kejanggalan proses penyelidikan di Kejari Makassar, kuatnya dugaan konflik kepentingan para elite legislatif dan oknum ASN DISPORA Makassar yang terlibat dalam pusaran dana hibah, hingga data pemborosan anggaran KONI Makassar yang menembus angka Rp40 miliar.

Jenderal Lapangan APAK dan GRH, Ishadul, S.H., menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan Korupsi dana hibah KONI di Kejari Makassar sudah tidak bisa lagi dipercaya independensinya.

Pasalnya, selama hampir empat bulan berjalan dengan pemeriksaan 30 orang saksi, pihak Kejari Makassar bersikap tertutup, sembunyi-sembunyi, dan bahkan menerbitkan surat balasan SP2HP yang dinilai cacat formil karena mengaburkan konstruksi perkara dan rencana tindak lanjut penyidikan.

BACA JUGA :  Kejati Sulsel Didesak Usut Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Masjid Rachita

“Kami datang ke Kejati Sulsel hari ini karena Kejari Makassar terkesan masuk angin dan jalan di tempat! Kasus ini terlalu besar dan sarat akan dugaan konflik kepentingan sistemik. Bayangkan, Ketua KONI Makassar Ismail adalah Anggota DPRD sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) yang diduga ikut memproses dana hibah tersebut.

Belum lagi Ketua Komisi C dan Ketua Komisi D DPRD Makassar beserta oknum anggota dewan lainnya yang juga diduga merangkap jabatan sebagai ketua cabang olahraga yg diduga penerima aliran dana hibah KONI, serta Bendahara Dispora Makassar Turut Menjadi Pengurus Di KONi Makassar Ada Apa ?” tegas Ishadul, S.H. dalam orasinya di depan gerbang Kejati Sulsel, Senin (16/11/2026).

Selain menyoroti dugaan praktik rangkap jabatan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tipikor, APAK dan GRH juga melampirkan rilis evaluasi publik dari Masyarakat Pemerhati Olahraga sebagai bahan pertimbangan penting bagi penyidik Kejati Sulsel.

Berdasarkan data komparasi penyelenggaraan Porda/Porprov 2018 hingga 2026 yg dirilis media baru-baru ini, total anggaran hibah yang dikelola KONI Makassar di era Ismail melonjak tajam lebih dari dua kali lipat menjadi hampir Rp40 miliar (akumulasi Rp15 miliar APBD-P 2025 dan kurang lebih Rp25 miliar TA 2026). Namun, anggaran jumbo tersebut justru menghasilkan rasio efisiensi prestasi terburuk dibandingkan era ketua KONI Sebelumnya.

BACA JUGA :  Tanah Masjid dan Ruko di Maros Dicaplok, Juriatno Tantang APH Bertindak

“Ketimpangan antara membengkaknya anggaran Rp40 miliar dengan merosotnya efisiensi perolehan emas ini harus menjadi pintu masuk bagi Kejati Sulsel untuk melakukan audit investigatif menyeluruh. Uang rakyat puluhan miliar rupiah ini patut diduga tidak sepenuhnya sampai ke tangan atlet, melainkan rawan diselewengkan atau di-mark-up pada pos belanja tertentu,” tambah Ishadul.

Dalam aksi demonstrasi hari ini, APAK dan GRH secara resmi menyerahkan 6 Tuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan:

1. Mendesak Kajati Sulsel melalui Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) segera melakukan supervisi ketat dan gelar perkara khusus atas penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Makassar Rp15 miliar (APBD-P 2025) yang mandek di Kejari Makassar.

2. Mendesak Kejati Sulsel Mengambil Alih Penuh penanganan perkara ini dari Kejari Makassar apabila dalam waktu dekat tidak ada kepastian peningkatan status ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.

3. Mendesak Pemeriksaan Menyeluruh terhadap Aktor Penganggaran dan Penerima Hibah, khususnya mendalami dugaan unsur konflik kepentingan (conflict of interest) dan  dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap Ketua KONI Makassar (Ismail) selaku anggota Banggar DPRD Makassar dan oknum anggota DPRD Makassar lainnya yang diduga merangkap ketua cabor penerima dana hibah serta Bendahara DISPORA Makassar yang turut menjadi pengurus di KONI Makassar.

BACA JUGA :  Ratu Emas Merkuri dan Raja Skincare Ilegal di Makassar Bakal Segera Diadili

4. Menjadikan Data Pemborosan Anggaran kurang lebih Rp40 Miliar sebagai Pintu Masuk Audit Investigatif, guna menelusuri potensi dugaan penggelembungan anggaran (mark-up), kegiatan fiktif, dan penyimpangan distribusi dana hibah di seluruh cabang olahraga.

5. Mendesak Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sulsel memeriksa tim penyelidik dan Kepala Kejari Makassar atas dugaan maladministrasi, ketidakprofesionalan, serta penerbitan balasan SP2HP yang tidak akuntabel.

6. Ultimatum Pelaporan ke Kejaksaan Agung RI: Jika Kejati Sulsel tidak memberikan langkah konkret dan kepastian hukum dalam waktu dekat, APAK dan GRH memastikan akan langsung bertolak ke Jakarta untuk melaporkan penyidik terkait ke Jamwas Kejagung RI serta mendesak Jampidsus Kejagung RI mengambil alih perkara ini secara langsung.

Massa aksi menegaskan akan terus mengawal kasus ini dengan gelombang aksi yang jauh lebih besar sampai supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu di Kota Makassar.

(RL/ID)

Berita Terkait

Pengusulan Dasco sebagai Wapres Disoal, Bakornas LKBHMI Tuntut Uji Publik
Gagal Nanjak di Salukanan, Truk Buku Terperosok Got, “Pasukan” 110 Bertindak
Tertangkap di Maros, Pelarian “Jokowi” Bersama Dua Orang Lainnya Tamat
Pasutri Pembuat Konten Syur Raup Rp 400 Juta, Video Ce Crystine Diburu
Kinerja Ketua KONI Makassar Ismail Dikuliti Habis Aliansi Pemerhati Olahraga
Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi Dua Kali Berujung Dipolisikan
Kemendagri Turun Tangan Sikapi Ucapan Walkot Parepare Soal ‘Halal Darah’ Media
Kena Mental Ditekan Jurnalis, Wali Kota Parepare Pilih Minta Maaf