Zonafaktualnews.com – Euforia mempertahankan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Bone-Wajo tidak lantas menutupi rapor merah kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar.
Aliansi Masyarakat Pemerhati Olahraga menilai kepemimpinan Ketua KONI Makassar, Ismail, justru mencatatkan sejarah penurunan efisiensi prestasi olahraga paling tajam jika dibandingkan dengan dua periode kepemimpinan sebelumnya.
Masyarakat Pemerhati Olahraga, Rifky S., membeberkan data komparatif lintas penyelenggaraan Porda/Porprov sejak tahun 2018 hingga 2026 yang menunjukkan ketimpangan serius antara besarnya kucuran anggaran hibah dengan produktivitas medali emas yang dihasilkan.
“Jangan sampai publik dan Pemerintah Kota Makassar terbuai dengan narasi ‘juara umum’ maupun klaim melampaui target 200 medali emas. Bagi Kota Makassar, juara umum di tingkat provinsi adalah keniscayaan sejarah. Jika dibedah secara objektif berdasarkan data anggaran dan jumlah cabang olahraga (cabor), kinerja KONI di bawah kepemimpinan Ismail justru mengalami kemunduran efisiensi dan layak disebut gagal total,” tegas Rifky S. dalam keterangan persnya di Makassar, Sabtu (14/11/2026).
Bedah Data Komparasi Prestasi dan Pemborosan Anggaran (2018–2026)
Aliansi Masyarakat Pemerhati Olahraga merinci tiga indikator kegagalan manajemen prestasi KONI Makassar pada Porprov XVIII Bone-Wajo 2026 dibandingkan era kepemimpinan sebelumnya:
1. Peningkatan Emas Terendah Meski Tambah Belasan Cabor:
• Pada Porda XVI Pinrang 2018 (era Ketua Agar Jaya), Makassar mengikuti 28 cabor dengan anggaran Rp15 miliar dan meraih 100–103 medali emas.
• Pada Porprov XVII Sinjai-Bulukumba 2022 (era Ketua Ahmad Susanto), dengan anggaran tetap Rp15 miliar dan hanya menambah 4 cabor (total 32 cabor), Makassar mampu melesat meraih 176–177 medali emas atau melonjak tajam sebesar 73 hingga 77 emas.
• Sebaliknya, pada Porprov XVIII Bone-Wajo 2026 di bawah komando Ismail, meski mengikuti 45 cabor (bertambah 13–15 cabor baru), perolehan Makassar hanya mentok di angka 244 medali emas atau cuma bertambah 64–67 emas. Dengan 45 cabor, Makassar seharusnya wajib menembus minimal 270 medali emas.
2. Anggaran Membengkak Lebih dari Dua Kali Lipat (Rp40 Miliar):
Jika pada edisi 2018 dan 2022 KONI Makassar hanya mengelola dana hibah sebesar Rp15 miliar, pada era Ismail total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp40 miliar (akumulasi dari Rp15 miliar pada APBD Perubahan 2025 dan Rp25 miliar pada tahun anggaran 2026).
Ironisnya, biaya produksi untuk satu medali emas di era Ismail justru melambung menjadi sekitar Rp163,9 juta per emas, jauh lebih boros dibandingkan era 2022 yang hanya menelan biaya sekitar Rp85,2 juta per emas.
3. Taktik “Playing Safe” Lewat Target Rendah:
Aliansi menilai penetapan target awal sebesar 200 medali emas oleh pengurus KONI Makassar adalah bentuk manipulasi psikologis publik.
Dengan modal 177 emas pada 2022 dan tambahan belasan cabor baru di 2026, target 200 emas sengaja dipasang rendah agar pengurus mudah mengklaim keberhasilan tanpa harus bekerja keras mendongkrak rasio emas per cabor yang justru merosot dari 5,50 emas/cabor (2022) menjadi 5,42 emas/cabor (2026).
Tuntutan Evaluasi dan Transparansi Dana Hibah
Berangkat dari fakta lapangan dan data tersebut, Aliansi Masyarakat Pemerhati Olahraga menyampaikan tiga tuntutan tegas:
1. Mendesak Wali Kota Makassar dan Komisi D DPRD Kota Makassar untuk segera memanggil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Ketua KONI Makassar, Ismail, atas ketidakmampuannya mengonversi anggaran jumbo Rp40 miliar menjadi lonjakan prestasi yang proporsional.
2. Menuntut Audit Kinerja dan Investigasi Anggaran: Meminta Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit secara rinci serapan dana hibah Rp25 miliar tahun 2026 serta dana hibah Rp15 miliar APBD Perubahan 2025 yang saat ini juga tengah disorot dalam proses penyelidikan di Kejaksaan Negeri Makassar.
3. Evaluasi Total Pembinaan Cabang Olahraga: Mendesak perombakan sistem pembinaan atlet di KONI Makassar agar kucuran uang rakyat benar-benar difokuskan pada kesejahteraan, gizi, dan peralatan tanding atlet, bukan habis pada pos seremonial dan operasional pengurus.
“Olahraga Makassar tidak boleh dikelola dengan mentalitas asal juara umum tapi boros anggaran. Jika tidak ada evaluasi total sekarang, prestasi atlet Makassar di level nasional ke depan akan semakin tertinggal,” tutup Rifky S.
(RL/ID)
