Zonafaktualnews.com – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali memberikan kritik tajam terhadap Luhut Binsar Pandjaitan, yang baru-baru ini memberikan tanggapan keras terkait seruan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui unggahannya di media sosial, Said Didu menilai pernyataan Luhut yang menyebut pihak yang menginginkan pemakzulan Gibran untuk meninggalkan Indonesia mencerminkan sikap arogan dan seolah-olah negara ini milik pribadi Luhut dan keluarga Presiden Jokowi.
“Orang ini merasa dirinya bersama keluarga Jokowi adalah pemilik Indonesia,” sindir Said Didu dalam cuitannya di akun @msaid_didu pada Rabu (7/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Luhut ini sebelumnya mencuat ketika ia menanggapi seruan dari sejumlah pihak, termasuk Forum Purnawirawan TNI, yang mendesak pemakzulan Gibran.
Dalam komentarnya, Luhut menilai mereka yang mengusulkan hal tersebut sebagai kelompok yang tidak mengerti situasi global, dan menegaskan bahwa semua pihak harusnya bersatu dalam menghadapi kondisi dunia yang penuh tantangan.
Said Didu, yang juga seorang birokrat dengan latar belakang di bidang Teknik Industri, menilai bahwa sikap Luhut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap pejabat publik adalah bagian dari hak demokratis warga negara, dan bukan sesuatu yang patut dihukum atau dibungkam.
Sikap Luhut yang mencampuradukkan kritik politik dengan soal kesetiaan terhadap negara menjadi sorotan tajam dari Said Didu, yang merasa bahwa dalam demokrasi, tidak ada satu kelompok pun yang boleh merasa lebih berhak daripada yang lain dalam menentukan nasib negara.
Pernyataan Luhut yang juga menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa harus menerima hasil Pemilu 2024 dan mengakui terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden, semakin mempertegas sikapnya yang menutup ruang bagi perbedaan pendapat.
Bagi Said Didu, Indonesia adalah negara demokratis yang memberikan hak kepada setiap warganya untuk menyuarakan pendapat, dan tidak seharusnya ada yang merasa memiliki hak lebih untuk memimpin atau menentukan jalan negara.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
