Disbun Mangkir, Polemik Lahan Pembangunan Yon TP 872 Berlanjut ke DPRD Sulsel

Selasa, 2 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perwakilan masyarakat Desa Rampoang menyampaikan aspirasi terkait polemik lahan pembangunan Yon TP 872 dalam RDP di DPRD Lutra.

Perwakilan masyarakat Desa Rampoang menyampaikan aspirasi terkait polemik lahan pembangunan Yon TP 872 dalam RDP di DPRD Lutra.

Zonafaktualnews.comPolemik antara masyarakat dan Pemprov Sulsel terkait penetapan lahan pembangunan Yon TP 872/Andi Djemma di Desa Rampoang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), akhirnya bergulir ke DPRD Lutra melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP tersebut dihadiri perwakilan Kodim 1403, perwakilan pemerintah daerah, dan Kepala BPN Luwu Utara pada Senin (1/12/2025).

Meski demikian, masyarakat menyayangkan ketidakhadiran Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulsel yang dinilai sangat penting untuk dimintai penjelasan.

“Kami berharap Disbun hadir agar kami bisa menyampaikan alasan mengapa masyarakat tetap bertahan. Tapi ternyata mereka mangkir,” ujar salah satu perwakilan warga.

Melalui RDP ini, DPRD Lutra berharap lahir solusi bersama agar polemik tidak berlarut-larut.

Inti Pembahasan dalam RDP:

  • DPRD Luwu Utara menegaskan komitmen menjaga kelancaran pembangunan strategis nasional, termasuk rencana pembangunan Yon TP 872/Andi Djemma.
  • Pemerintah daerah diminta berkonsultasi langsung dengan Gubernur Sulsel untuk memastikan setiap tahap pembangunan sesuai mekanisme dan kewenangan.
  • Masyarakat Desa Rampoang pada prinsipnya mendukung pembangunan, karena memahami manfaat jangka panjang bagi keamanan dan penguatan negara.
  • Namun, warga meminta lokasi pembangunan dialihkan untuk menghindari kerentanan sosial dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
  • DPRD menilai aspirasi masyarakat harus dihormati, karena pembangunan ideal adalah pembangunan yang tidak mengorbankan rakyat.
  • Pemerintah daerah diminta menghadirkan solusi terbaik agar pembangunan nasional tetap berjalan, namun kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
  • DPRD Lutra siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, Pemprov Sulsel, dan TNI agar keputusan yang diambil adil dan bijaksana.
BACA JUGA :  Mahasiswa Muhammadiyah Makassar Protes Kenaikan PPN 12 Persen di DPRD Sulsel

RDP juga menghasilkan rekomendasi lanjutan berupa RDP tingkat provinsi di DPRD Sulsel, Makassar.

DPRD Lutra mengusulkan pelaksanaannya pada Rabu, 3 Desember 2025, namun jadwal akhir tetap menyesuaikan agenda DPRD Sulsel.

 

(Mahendra/Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Oknum Pembiayaan Moladin di Sulsel Diduga Tipu Nasabah Lewat Skema “Dana Sinta”
Banjir Kepung Bekasi, Ketinggian Air Capai 1,5 Meter di Jatibening Permai
Program Kemiskinan Tak Transparan, LACAK Gowa Diminta Tunjukkan Data Bukan Asumsi
Psikiater UI Mintarsih Tanggapi Sorotan Menkeu Purbaya Soal “Penggorengan Saham”
PN Sinjai Kabulkan Praperadilan Kasus Laka Lantas, SP3 Polantas Dinyatakan Tidak Sah
Komisi III DPR RI Desak Kejaksaan Bongkar Aktor di Balik Kerusakan Banjir Aceh
Cuaca Ekstrem Mengintai Sulsel, BMKG Ingatkan Banjir dan Gelombang Tinggi
Heboh, Bumi Akan Kehilangan Gravitasi 7 Detik pada 2026, Ini Fakta Sebenarnya

Berita Terkait

Minggu, 25 Januari 2026 - 01:30 WITA

Oknum Pembiayaan Moladin di Sulsel Diduga Tipu Nasabah Lewat Skema “Dana Sinta”

Sabtu, 24 Januari 2026 - 07:40 WITA

Banjir Kepung Bekasi, Ketinggian Air Capai 1,5 Meter di Jatibening Permai

Sabtu, 24 Januari 2026 - 02:40 WITA

Program Kemiskinan Tak Transparan, LACAK Gowa Diminta Tunjukkan Data Bukan Asumsi

Jumat, 23 Januari 2026 - 02:45 WITA

Psikiater UI Mintarsih Tanggapi Sorotan Menkeu Purbaya Soal “Penggorengan Saham”

Jumat, 23 Januari 2026 - 01:33 WITA

PN Sinjai Kabulkan Praperadilan Kasus Laka Lantas, SP3 Polantas Dinyatakan Tidak Sah

Berita Terbaru