Disbun Mangkir, Polemik Lahan Pembangunan Yon TP 872 Berlanjut ke DPRD Sulsel

Selasa, 2 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perwakilan masyarakat Desa Rampoang menyampaikan aspirasi terkait polemik lahan pembangunan Yon TP 872 dalam RDP di DPRD Lutra.

Perwakilan masyarakat Desa Rampoang menyampaikan aspirasi terkait polemik lahan pembangunan Yon TP 872 dalam RDP di DPRD Lutra.

Zonafaktualnews.comPolemik antara masyarakat dan Pemprov Sulsel terkait penetapan lahan pembangunan Yon TP 872/Andi Djemma di Desa Rampoang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), akhirnya bergulir ke DPRD Lutra melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP tersebut dihadiri perwakilan Kodim 1403, perwakilan pemerintah daerah, dan Kepala BPN Luwu Utara pada Senin (1/12/2025).

Meski demikian, masyarakat menyayangkan ketidakhadiran Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulsel yang dinilai sangat penting untuk dimintai penjelasan.

“Kami berharap Disbun hadir agar kami bisa menyampaikan alasan mengapa masyarakat tetap bertahan. Tapi ternyata mereka mangkir,” ujar salah satu perwakilan warga.

Melalui RDP ini, DPRD Lutra berharap lahir solusi bersama agar polemik tidak berlarut-larut.

Inti Pembahasan dalam RDP:

  • DPRD Luwu Utara menegaskan komitmen menjaga kelancaran pembangunan strategis nasional, termasuk rencana pembangunan Yon TP 872/Andi Djemma.
  • Pemerintah daerah diminta berkonsultasi langsung dengan Gubernur Sulsel untuk memastikan setiap tahap pembangunan sesuai mekanisme dan kewenangan.
  • Masyarakat Desa Rampoang pada prinsipnya mendukung pembangunan, karena memahami manfaat jangka panjang bagi keamanan dan penguatan negara.
  • Namun, warga meminta lokasi pembangunan dialihkan untuk menghindari kerentanan sosial dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
  • DPRD menilai aspirasi masyarakat harus dihormati, karena pembangunan ideal adalah pembangunan yang tidak mengorbankan rakyat.
  • Pemerintah daerah diminta menghadirkan solusi terbaik agar pembangunan nasional tetap berjalan, namun kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
  • DPRD Lutra siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, Pemprov Sulsel, dan TNI agar keputusan yang diambil adil dan bijaksana.
BACA JUGA :  Warga Rampoang “Mengunci” Proyek Yon TP 872, Danrem Turun Tangan Cari Solusi

RDP juga menghasilkan rekomendasi lanjutan berupa RDP tingkat provinsi di DPRD Sulsel, Makassar.

DPRD Lutra mengusulkan pelaksanaannya pada Rabu, 3 Desember 2025, namun jadwal akhir tetap menyesuaikan agenda DPRD Sulsel.

 

(Mahendra/Id Amor)
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Greenpeace Sebut Ada Tiga Menteri yang Jadi Biang Kerok Banjir Bandang Sumatera
Korban Tewas Banjir dan Longsor di Sumatera Terus Bertambah Jadi 659 Orang
Pilu Gubernur Aceh Ungkap Empat Kampung Hilang Disapu Banjir Bandang
Tiga Pejabat KPU Ditahan Kasus Dana Hibah, BPI KPNPA RI Apresiasi Kejari Pangkep
Dendam Lama Berujung Tragedi, Kakak Tikam Adik hingga Tewas di Makassar
Isu Tak Sedap Menghantam MBG Cempa, Pengelola Bongkar Fakta Penarikan Peralatan
Polisi Ringkus 16 Penjarah Minimarket Sibolga di Tengah Krisis Bencana
Viral di TikTok, Kepala BNPB Ungkap Fakta di Balik Video “Penjarahan” Sibolga

Berita Terkait

Rabu, 3 Desember 2025 - 02:21 WITA

Greenpeace Sebut Ada Tiga Menteri yang Jadi Biang Kerok Banjir Bandang Sumatera

Selasa, 2 Desember 2025 - 22:37 WITA

Disbun Mangkir, Polemik Lahan Pembangunan Yon TP 872 Berlanjut ke DPRD Sulsel

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:28 WITA

Korban Tewas Banjir dan Longsor di Sumatera Terus Bertambah Jadi 659 Orang

Selasa, 2 Desember 2025 - 14:57 WITA

Pilu Gubernur Aceh Ungkap Empat Kampung Hilang Disapu Banjir Bandang

Selasa, 2 Desember 2025 - 12:16 WITA

Tiga Pejabat KPU Ditahan Kasus Dana Hibah, BPI KPNPA RI Apresiasi Kejari Pangkep

Berita Terbaru