Moeldoko Sebut Posisi Jokowi Akan Diambil Wapres saat Cuti Kampanye

Sabtu, 27 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Zonafaktualnews.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut posisi Jokowi akan diambil Wapres saat cuti kampanye.

“Secara otomatis, posisinya akan digantikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” kata Moeldoko di Malang, pada Jumat (26/1/2024).

Tetapi yang jelas, Presiden saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sekali lagi, konteks yang disampaikan presiden itu bukan serta Merta presiden akan menyiapkan dirinya untuk kampanye, tetapi ini sebuah kondisi yang menjawab situasi yang berkembang,” katanya

BACA JUGA :  Rocky Gerung Sebut Kasus Hasto Adalah Cara Jokowi Balas Dendam ke Megawati

Moeldoko juga meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi secara berlebihan serta tidak terburu-buru menyimpulkan presiden akan cuti untuk kampanye.

Menurutnya, presiden masih fokus mengurus negara.

“Jangan buru-buru kita lihat ke sana (presiden akan cuti). Kita lihat konteks presiden kemarin kan lebih memberikan pembelajaran demokrasi,” tutur Moeldoko.

Moeldoko menganggap pernyataan Presiden Jokowi tentang Presiden boleh berkampanye telah sesuai Undang-undang.

Moeldoko menyatakan pernyataan Jokowi sah dan benar sesuai peraturan.

BACA JUGA :  Roy Suryo Sindir "Sirkus Politik" Jokowi Sebut Upaya Alihkan Isu Dugaan Korupsi?

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimana menjelaskan bahwa Presiden, Wakil Presiden hingga para Menteri diperbolehkan atau memiliki hak untuk melakukan kampanye.

“Ini diatur dalam undang-undang. Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya melekat.

Yang penting sepanjang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali kalau pengamanan tentu masih ada,” kata Moeldoko

Pernyataan Jokowi soal presiden boleh berkampanye lebih kepada pembelajaran demokrasi. Dia menganggap hal itu cukup etis karena telah merujuk pada undang-undang.

BACA JUGA :  Din Syamsuddin Sebut Jokowi Sumber Masalah Bangsa

“Mari kita lihat konteks presiden kemarin. Itu lebih memberikan pembelajaran demokrasi dengan mengikuti undang-undang.

Standar kita dari undang-undang, bukan perasaan. Etis tidak etis kan persepsi. Jadi kita negara hukum, bukan negara asumsi,” ujar Moeldoko.

Moeldoko memastikan, meski di tengah proses menuju coblosan Pemilu, mulai menteri hingga presiden tetap bekerja sesuai tugas-tugas pemerintahan.

 

 

Editor : Id Amor

Berita Terkait

Kasus Ijazah Palsu Gugur, Status Tersangka Eggi-Damai di-SP3 Kilat Usai Bertemu Jokowi
Damai Hari Lubis Tepis Isu Permohonan Maaf Datangi Jokowi Bersama Eggi Sudjana
Gerah Diseret Isu Ijazah Palsu Jokowi, SBY–Megawati Pertimbangkan Langkah Hukum
Proses Pemilihan RT di Rappokalling Diduga Penuh Settingan, Warga Geruduk Lurah
Suara Seri, RW 006 Karampuang Tentukan Ketua Usai “Digoccang”, Husain Terpilih
Pemilihan RT/RW Sarat Masalah, Canvasser MuLIA Tagih Janji, Jawaban Appi Bikin Kecewa
Banjir Berulang di Tripa, Ketua Fraksi NasDem Dorong Pemindahan Alur Sungai Lamie
Denny Indrayana Buka-bukaan Alasan Bela Roy Suryo: “Hukum Sedang Diperalat”

Berita Terkait

Minggu, 18 Januari 2026 - 18:41 WITA

Kasus Ijazah Palsu Gugur, Status Tersangka Eggi-Damai di-SP3 Kilat Usai Bertemu Jokowi

Minggu, 11 Januari 2026 - 21:40 WITA

Damai Hari Lubis Tepis Isu Permohonan Maaf Datangi Jokowi Bersama Eggi Sudjana

Kamis, 1 Januari 2026 - 20:21 WITA

Gerah Diseret Isu Ijazah Palsu Jokowi, SBY–Megawati Pertimbangkan Langkah Hukum

Selasa, 16 Desember 2025 - 19:03 WITA

Proses Pemilihan RT di Rappokalling Diduga Penuh Settingan, Warga Geruduk Lurah

Selasa, 9 Desember 2025 - 21:58 WITA

Suara Seri, RW 006 Karampuang Tentukan Ketua Usai “Digoccang”, Husain Terpilih

Berita Terbaru