Jokowi Dituding Berupaya Kudeta Senyap Prabowo dan Ambil Alih Kendali TNI

Minggu, 4 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prabowo Subianto saat bertemu dengan Jokowi (Ist)

Prabowo Subianto saat bertemu dengan Jokowi (Ist)

Zonafaktualnews.com – Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD, yang kemudian dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan tajam.

Beathor Suryadi, politikus senior PDIP, menilai langkah tersebut sebagai usaha mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan “kudeta senyap” terhadap pemerintahan Prabowo serta mengintervensi struktur TNI.

“Langkah Jokowi mengganti Letjen Kunto adalah bentuk pengamanan posisi Gibran. Ini bukan mutasi biasa, tapi intervensi politik terhadap institusi TNI. Apalagi kita tahu Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, adalah bagian dari Geng Solo—lingkar dalam Jokowi,” ujar Beathor, mengutip Radar Aktual, Minggu (4/5/2025).

Menurut Beathor, keputusan untuk mengganti Letjen Kunto Arief tidak hanya soal pergantian jabatan, tetapi juga terkait dengan upaya menjaga stabilitas politik di seputar posisi Gibran Rakabuming Raka.

“Jokowi ingin memastikan posisi Gibran tetap terjaga di tengah persaingan politik yang ada,” lanjut Beathor.

Setelah mutasi diumumkan, Presiden Prabowo Subianto langsung membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan Letjen Kunto ke posisi semula sebagai Pangkogabwilhan I.

Keputusan ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Prabowo ingin memastikan TNI tetap bebas dari pengaruh politik pihak manapun, termasuk pengaruh rezim sebelumnya.

“Prabowo tahu betul permainan ini. Pembatalan mutasi bukan hanya soal posisi Letjen Kunto, tapi juga pembuktian bahwa TNI tidak boleh tunduk pada kekuasaan lama yang sudah berakhir masa jabatannya,” ujar Beathor, yang juga mantan tahanan politik era Soeharto.

BACA JUGA :  Tokoh Militer hingga Eks Menteri Turun Aksi, KPK Didesak Bongkar Bunker Jokowi

Beathor kemudian mengungkapkan kekhawatirannya mengenai loyalitas beberapa perwira tinggi TNI, terutama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang dianggap dekat dengan Jokowi.

“Kalau Jokowi bisa atur mutasi Letjen Kunto di luar pengetahuan Prabowo, itu artinya ada struktur bayangan dalam militer yang masih bekerja untuknya. Ini berbahaya untuk demokrasi dan stabilitas sipil-militer,” jelas Beathor.

Menurut Beathor, ini bukan hanya perebutan kekuasaan secara terang-terangan, tetapi pengendalian senyap yang dilakukan melalui pengaruh jalur komando, birokrasi, dan loyalitas yang dibangun Jokowi selama dua periode masa jabatan.

BACA JUGA :  Prabowo Berulah Sebut Ndasmu Etik, Netizen : Capres Kasar

“Jokowi tidak presiden lagi, tapi masih mengatur siapa yang duduk di mana. Itu bentuk kudeta gaya baru,” tegas Beathor.

Kini, perhatian banyak pihak tertuju pada bagaimana Prabowo akan menegaskan kendali penuh atas TNI dan memastikan institusi militer tetap berpegang pada profesionalisme, jauh dari pengaruh politik masa lalu.

Langkah pembatalan mutasi Letjen Kunto menjadi titik awal ujian bagi Prabowo untuk mengembalikan TNI ke jalur independen, lepas dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Forbina Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Bagi Hasil Sawit di Luar Pajak dan CSR
JK Ngamuk! Lahan 16,4 Hektare Miliknya di Makassar Dirampok Mafia Tanah
Senator Aceh “Semprot” Menteri Keuangan soal Ketimpangan Fiskal yang Membelit
Walhi Soroti Ketertutupan Medco, Dana CSR di Aceh Timur Diduga Tak Tepat Sasaran
ASN di Jeneponto Ribut dengan Polisi di Tempat Karaoke, Gara-gara LC dan Miras
Supermoon Terbesar 2025 Terjadi Malam Ini, Disusul Kilatan Meteor di Langit Nusantara
Objek Misterius 3I/Atlas Bikin Heboh, Ramalan Baba Vanga Soal Alien Kembali Disorot
4 Hari Hilang, Bilqis di Makassar Terekam CCTV Bersama Perempuan Rambut Pirang

Berita Terkait

Kamis, 6 November 2025 - 20:57 WITA

Forbina Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Bagi Hasil Sawit di Luar Pajak dan CSR

Kamis, 6 November 2025 - 11:12 WITA

JK Ngamuk! Lahan 16,4 Hektare Miliknya di Makassar Dirampok Mafia Tanah

Kamis, 6 November 2025 - 09:47 WITA

Senator Aceh “Semprot” Menteri Keuangan soal Ketimpangan Fiskal yang Membelit

Rabu, 5 November 2025 - 22:17 WITA

Walhi Soroti Ketertutupan Medco, Dana CSR di Aceh Timur Diduga Tak Tepat Sasaran

Rabu, 5 November 2025 - 21:42 WITA

ASN di Jeneponto Ribut dengan Polisi di Tempat Karaoke, Gara-gara LC dan Miras

Berita Terbaru