BPN Barru Kena Semprot DPRD, Sertifikat Warga Masih Menggantung

Minggu, 19 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BPN Kabupaten Barru Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD

BPN Kabupaten Barru Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD

Zonafaktualnews.com – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barru, Filsa, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Barru, Jumat (17/01/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung panas karena keluhan warga terkait lambannya penerbitan sertifikat tanah, khususnya sisa lahan proyek rel kereta api trans-Sulawesi.

Anggota DPRD Barru, Andi Wawo, mendesak BPN untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyoroti banyaknya pengajuan sertifikat tanah, termasuk proses balik nama dan pemecahan sertifikat induk, yang hingga kini belum tuntas.

BACA JUGA :  Diserang Asumsi Sesat, Salon Nita di Barru Akan Laporkan Oknum LSM Ngaku Wartawan

“Saya minta BPN memberikan kejelasan. Banyak pengajuan sertifikat tanah yang menggantung tanpa kepastian. Ini harus segera dituntaskan,” ujar Andi Wawo.

Andi juga menambahkan, masalah ini meluas hampir di seluruh wilayah Barru, termasuk daerah pemilihannya.

“Warga sangat resah. Mereka tidak tahu bagaimana nasib berkas mereka. Bahkan, ganti rugi lahan untuk jalur kereta api juga belum ada kejelasan,” tegasnya.

Kepala BPN Barru, Filsa, menjawab kritik tersebut dengan menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu kelengkapan dokumen dari Balai Kereta Api (KA).

BACA JUGA :  Program Bedah Rumah Berlanjut, ARASKA Hadirkan Harapan Baru untuk Barru

“Terkait penerbitan sertifikat, kami hanya dapat memproses jika dokumen pendukung sudah lengkap. Setelah itu, kami akan segera menindaklanjutinya,” jelas Filsa.

Ia juga menyebut perubahan sistem elektronik sejak 2024 sebagai salah satu faktor yang memengaruhi proses administrasi.

“Sistem ini telah kami sosialisasikan di beberapa wilayah Barru, dan kami terus menyesuaikan untuk mempercepat pelayanan,” tambahnya.

BACA JUGA :  Lurah Kalaserena ‘Ngehalu’, Sertifikat Tanah BPN Disebut Salah Ukur

Lambatnya proses pengurusan sertifikat tanah menjadi keresahan besar di tengah warga.

Mereka berharap BPN dan pemerintah segera menawarkan solusi konkret, terutama terkait balik nama, pemecahan sertifikat, dan ganti rugi lahan proyek nasional seperti pembangunan rel kereta api trans-Sulawesi.

DPRD Barru berjanji untuk terus mengawasi kinerja BPN agar keresahan masyarakat dapat segera diatasi.

 Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Oknum Pembiayaan Moladin di Sulsel Diduga Tipu Nasabah Lewat Skema “Dana Sinta”
Banjir Kepung Bekasi, Ketinggian Air Capai 1,5 Meter di Jatibening Permai
Program Kemiskinan Tak Transparan, LACAK Gowa Diminta Tunjukkan Data Bukan Asumsi
Psikiater UI Mintarsih Tanggapi Sorotan Menkeu Purbaya Soal “Penggorengan Saham”
PN Sinjai Kabulkan Praperadilan Kasus Laka Lantas, SP3 Polantas Dinyatakan Tidak Sah
Komisi III DPR RI Desak Kejaksaan Bongkar Aktor di Balik Kerusakan Banjir Aceh
Cuaca Ekstrem Mengintai Sulsel, BMKG Ingatkan Banjir dan Gelombang Tinggi
Heboh, Bumi Akan Kehilangan Gravitasi 7 Detik pada 2026, Ini Fakta Sebenarnya

Berita Terkait

Minggu, 25 Januari 2026 - 01:30 WITA

Oknum Pembiayaan Moladin di Sulsel Diduga Tipu Nasabah Lewat Skema “Dana Sinta”

Sabtu, 24 Januari 2026 - 07:40 WITA

Banjir Kepung Bekasi, Ketinggian Air Capai 1,5 Meter di Jatibening Permai

Sabtu, 24 Januari 2026 - 02:40 WITA

Program Kemiskinan Tak Transparan, LACAK Gowa Diminta Tunjukkan Data Bukan Asumsi

Jumat, 23 Januari 2026 - 02:45 WITA

Psikiater UI Mintarsih Tanggapi Sorotan Menkeu Purbaya Soal “Penggorengan Saham”

Jumat, 23 Januari 2026 - 01:33 WITA

PN Sinjai Kabulkan Praperadilan Kasus Laka Lantas, SP3 Polantas Dinyatakan Tidak Sah

Berita Terbaru