Anggota DPR RI Sebut Pulau di NTT Banyak Dijual ke Warga Inggris hingga Spanyol

Rabu, 2 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ilustrasi – Pulau di NTT banyak dijual ke WNA

Foto ilustrasi – Pulau di NTT banyak dijual ke WNA

Zonafaktualnews.com – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkap bahwa banyak pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dijual kepada warga negara asing, termasuk dari Inggris dan Spanyol.

Hal ini disampaikan Doli saat rapat bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Rapat itu membahas maraknya penjualan pulau di situs asing, termasuk beberapa wilayah di Anambas dan Sumbawa.

Doli bercerita, dirinya pernah mengalami langsung kejadian tersebut saat berkunjung ke NTT pada 2010.

Saat itu, ia bersama rombongan dilarang masuk ke salah satu pulau oleh warga lokal. Alasannya, pulau tersebut sudah menjadi milik warga negara asing.

“Katanya itu milik orang Inggris. Karena kami tidak terima, kami putuskan masuk lewat pagar berduri. Di dalam, benar ada orang asing yang mengaku sebagai pemilik,” ujar Doli.

BACA JUGA :  DPR RI Sahkan Revisi UU Desa, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Menurut penuturan si pemilik, pulau itu telah dilengkapi fasilitas air, listrik, dan infrastruktur lainnya.

Doli juga menyebut bahwa bukan hanya dirinya, tetapi juga ada warga Spanyol dan pihak asing lainnya yang membeli pulau-pulau di sekitar kawasan itu.

Doli mengatakan, izin pembelian pulau tersebut didapat dari pemerintah daerah.

Ia pun mengaku sempat melaporkan temuannya kepada pejabat pemerintah pusat kala itu, namun tidak ada tindak lanjut.

BACA JUGA :  Aliansi Mahasiswa Makassar Memperjuangkan Isu Pendidikan di DPR RI

Atas temuan tersebut, Doli mendorong agar regulasi tentang larangan jual-beli pulau kepada asing diperkuat.

Doli juga menekankan pentingnya pemetaan dan sertifikasi pulau-pulau kecil di Indonesia.

“Kalau memang pemerintah daerah tidak boleh menjual, perlu ada ketegasan hukum. Kalau perlu, ada regulasi atau undang-undang baru agar masalah ini tak berulang,” tegas Doli.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Tambang Ilegal Main di Kawasan Padat Penduduk Makassar, Gudang 88 Diduga Basis PT GAC
Forbina Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Bagi Hasil Sawit di Luar Pajak dan CSR
JK Ngamuk! Lahan 16,4 Hektare Miliknya di Makassar Dirampok Mafia Tanah
Senator Aceh “Semprot” Menteri Keuangan soal Ketimpangan Fiskal yang Membelit
Walhi Soroti Ketertutupan Medco, Dana CSR di Aceh Timur Diduga Tak Tepat Sasaran
ASN di Jeneponto Ribut dengan Polisi di Tempat Karaoke, Gara-gara LC dan Miras
Supermoon Terbesar 2025 Terjadi Malam Ini, Disusul Kilatan Meteor di Langit Nusantara
Objek Misterius 3I/Atlas Bikin Heboh, Ramalan Baba Vanga Soal Alien Kembali Disorot

Berita Terkait

Jumat, 7 November 2025 - 13:59 WITA

Tambang Ilegal Main di Kawasan Padat Penduduk Makassar, Gudang 88 Diduga Basis PT GAC

Kamis, 6 November 2025 - 20:57 WITA

Forbina Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Bagi Hasil Sawit di Luar Pajak dan CSR

Kamis, 6 November 2025 - 11:12 WITA

JK Ngamuk! Lahan 16,4 Hektare Miliknya di Makassar Dirampok Mafia Tanah

Kamis, 6 November 2025 - 09:47 WITA

Senator Aceh “Semprot” Menteri Keuangan soal Ketimpangan Fiskal yang Membelit

Rabu, 5 November 2025 - 22:17 WITA

Walhi Soroti Ketertutupan Medco, Dana CSR di Aceh Timur Diduga Tak Tepat Sasaran

Berita Terbaru