Zonafaktualnews.com – Sebuah bagan berisi alur isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan wacana pembubaran DPR beredar luas, disebut bersumber dari kalangan Diaspora.
Dokumen visual itu menampilkan garis waktu sejak April hingga akhir Agustus 2025, lengkap dengan aktor politik, pernyataan publik, hingga rentetan demonstrasi yang belakangan mengguncang stabilitas nasional.
Bagan tersebut merekam kronologi, mulai dari sikap Forum Purnawirawan TNI yang melayangkan surat usulan pemakzulan ke DPR/MPR pada 17 April, respons Presiden Jokowi pada 6 Juni yang menegaskan paket Presiden-Wapres tidak bisa dipisahkan, hingga memuncaknya aksi massa pada 25–30 Agustus dengan tema besar “Bubarkan DPR”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengamat politik Pangi Sarwi Chaniago menilai munculnya dua isu besar yang dipetakan dalam bagan pemakzulan Gibran dan pembubaran DPR tidak bisa dianggap kebetulan.
“Kalau surat pemakzulan itu tidak dikirim, tidak mungkin DPR kemudian jadi sasaran. Ada benang merah yang terlihat jelas,” ujar Pangi mengutip Disway, Senin (8/9/2025).
Pangi juga menyoroti sikap diam kelompok yang ia sebut “Geng Solo”, termasuk sejumlah menteri yang dinilai pasif saat eskalasi politik memuncak pada “Agustus Kelabu”. Menurutnya, ketidakjelasan posisi mereka hanya menambah tanda tanya publik.
Isu Diaspora
Kebocoran bagan ini kemudian sampai ke komunitas diaspora Indonesia di luar negeri. Banyak di antara mereka menyampaikan kekhawatiran, menilai dinamika ini bisa menjadi ancaman serius bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kalau pemerintah dan DPR terus bungkam, narasi liar akan semakin liar. Pada akhirnya, publik bisa kehilangan kepercayaan, bukan hanya kepada DPR, tapi juga pada negara,” lanjut Pangi.
Kini, publik mempertanyakan, apakah bagan itu hanya sekadar analisis Diaspora, atau peta jalan dari skenario politik yang tengah dimainkan?
Isi Bagan Pemakzulan Gibran vs Bubarkan DPR
- 17 April – Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan pernyataan sikap mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR/DPR.
- 26 Mei – Forum Purnawirawan TNI menyurati MPR/DPR terkait usulan pemakzulan Gibran.
- 2 Juni – Surat usulan pemakzulan Gibran disampaikan ke MPR/DPR.
- 6 Juni – Presiden Jokowi menanggapi surat purnawirawan TNI dengan menegaskan pemilihan Presiden–Wapres adalah satu paket.
- 12 Juni – Jokowi bertemu kelompok Youtuber Nusantara.
- 2 Juli – Forum Purnawirawan TNI mengancam akan menduduki DPR/MPR jika usulan tidak diproses.
- 3 Juli – Gibran bertemu Youtuber Nusantara.
- 15 Juli – Pimpinan DPR mulai mengkaji surat pemakzulan Gibran.
- 25 Juli – Fenomena seruan memasang bendera One Piece viral di media sosial.
- 12 Agustus – Politisi DPR menyebut sulit mencari yang halal di DPR, gaji DPR “3P (Pasti)”, serta tunjangan rumah Rp50 juta.
- 15 Agustus – Video anggota DPR berjoget usai sidang paripurna memantik kontroversi.
- 19 Agustus – Forum Purnawirawan TNI mengirim surat lanjutan ke DPR/MPR soal pemakzulan Gibran.
- 21 Agustus – Akun di media sosial X mengajak demo ke DPR, diduga pendukung Gibran.
- 23 Agustus – Pesan berantai ajakan demonstrasi bubarkan DPR beredar di grup WhatsApp.
- 25 Agustus – DPR didemo massa tanpa organisasi, pimpinan, atau tuntutan jelas, hanya bertema “Bubarkan DPR”.
- 27 Agustus – Forum Purnawirawan TNI kembali melayangkan surat kedua ke DPR/MPR soal pemakzulan.
- 28 Agustus – Aksi massa besar serentak, termasuk buruh dan driver ojol.
- 29 Agustus – Demonstrasi meluas ke berbagai kota, diwarnai aksi anarkis.
- 30 Agustus – Rumah anggota DPR (Syahroni, Uya Kuya, Eko Patrio) digeruduk dan dijarah massa.
Kehebohan soal bagan ini menambah panjang daftar drama politik Tanah Air. Entah sekadar kebetulan atau memang dirancang, publik kini menunggu bagaimana DPR, pemerintah, dan para aktor politik meresponsnya.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok
