Pukat UGM Desak KPK Periksa Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Kamis, 30 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jokowi berpose di lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Jokowi berpose di lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Zonafaktualnews.com – Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, meminta KPK untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Zaenur menilai, Jokowi sebagai pengambil kebijakan tertinggi dalam proyek tersebut perlu dimintai keterangan oleh KPK.

Ia juga mendorong agar seluruh pejabat di era pemerintahan Jokowi, termasuk Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, serta pelaksana proyek di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), ikut diperiksa.

“Jelas harus diperiksa. Mulai dari Presiden, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan sampai pelaksana proyeknya, semuanya harus diperiksa,” kata Zaenur, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (30/10/2025).

Proyek kereta cepat yang diresmikan Jokowi pada 2 Oktober 2023 itu kini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan mark up atau pembengkakan biaya.

Utang proyek Whoosh disebut telah mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS.

Menurut Zaenur, audit menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi atau hanya masalah perencanaan.

BACA JUGA :  Lukas Enembe Ditangkap, Polri Minta Warga Tak Terprovokasi Isu Liar

Ia menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut, mulai dari negosiasi, MoU, kontrak, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

“Semua dokumen harus diaudit agar bisa diketahui apakah memang ada unsur korupsi atau hanya persoalan kegagalan dalam perencanaan,” ujarnya.

Zaenur juga menyebut proyek KCIC bermasalah karena mengalami cost overrun lebih dari 30 persen. Selain itu, biaya operasionalnya tinggi dan utangnya harus dicicil hingga puluhan tahun ke depan.

BACA JUGA :  Diduga Terlibat Korupsi di DJKA Kemenhub, Hasto Dipanggil KPK

“Proyek ini mengandung banyak masalah. Pertanyaannya, apakah ini akibat perencanaan yang buruk atau karena ada mark up dalam pembangunan?” kata Zaenur menambahkan.

Zaenur berharap KPK dapat melakukan audit investigatif secara terbuka agar publik mengetahui kondisi sebenarnya dari proyek kereta cepat yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi di era pemerintahan Jokowi itu.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Oknum Pembiayaan Moladin di Sulsel Diduga Tipu Nasabah Lewat Skema “Dana Sinta”
Banjir Kepung Bekasi, Ketinggian Air Capai 1,5 Meter di Jatibening Permai
Program Kemiskinan Tak Transparan, LACAK Gowa Diminta Tunjukkan Data Bukan Asumsi
Psikiater UI Mintarsih Tanggapi Sorotan Menkeu Purbaya Soal “Penggorengan Saham”
PN Sinjai Kabulkan Praperadilan Kasus Laka Lantas, SP3 Polantas Dinyatakan Tidak Sah
Komisi III DPR RI Desak Kejaksaan Bongkar Aktor di Balik Kerusakan Banjir Aceh
Cuaca Ekstrem Mengintai Sulsel, BMKG Ingatkan Banjir dan Gelombang Tinggi
Heboh, Bumi Akan Kehilangan Gravitasi 7 Detik pada 2026, Ini Fakta Sebenarnya

Berita Terkait

Minggu, 25 Januari 2026 - 01:30 WITA

Oknum Pembiayaan Moladin di Sulsel Diduga Tipu Nasabah Lewat Skema “Dana Sinta”

Sabtu, 24 Januari 2026 - 07:40 WITA

Banjir Kepung Bekasi, Ketinggian Air Capai 1,5 Meter di Jatibening Permai

Sabtu, 24 Januari 2026 - 02:40 WITA

Program Kemiskinan Tak Transparan, LACAK Gowa Diminta Tunjukkan Data Bukan Asumsi

Jumat, 23 Januari 2026 - 02:45 WITA

Psikiater UI Mintarsih Tanggapi Sorotan Menkeu Purbaya Soal “Penggorengan Saham”

Jumat, 23 Januari 2026 - 01:33 WITA

PN Sinjai Kabulkan Praperadilan Kasus Laka Lantas, SP3 Polantas Dinyatakan Tidak Sah

Berita Terbaru