Pengingkar Sejarah, Aktivis 98 Minta Menteri Sontoloyo Fadli Zon Dipecat

Sabtu, 21 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis 98 meminta Prabowo Subianto memecat menteri sontoloyo Fadli Zon (Ist)

Aktivis 98 meminta Prabowo Subianto memecat menteri sontoloyo Fadli Zon (Ist)

Zonafaktualnews.com – Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 memicu kemarahan dari para aktivis reformasi.

Fadli Zon dianggap mengingkari sejarah dan menyakiti hati para korban dengan menyebut kasus tersebut sebagai “rumor tanpa bukti kuat.”

Respons keras pun datang dari kalangan Aktivis 98. Salah satunya, Jimmy Fajar alias Jimbong, melontarkan ultimatum terbuka kepada Fadli Zon.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jimbong meminta Menteri Kebudayaan itu segera meminta maaf secara terbuka kepada publik dan para penyintas tragedi 1998. J

ika tidak, aksi besar-besaran akan digelar untuk mengepung kantor Kementerian Kebudayaan.

BACA JUGA :  Fadli Zon Buka Suara Soal Alasan Prabowo Tak Hadiri Aksi Bela Palestina

“Apabila Fadli Zon tidak minta maaf kepada rakyat Indonesia dan para korban, kami akan geruduk kantor kementeriannya. Kami tidak main-main,” tegas Jimbong dalam keterangannya. Sabtu (21/6/2025).

Tak hanya itu, Jimbong juga menyindir Fadli Zon lewat sebuah puisi berjudul “Menteri Sontoloyo.”

Dalam bait-bait puisinya, Jimbong menyebut Fadli sebagai sosok yang mencoba menghapus jejak sejarah kelam bangsa.

Petikan puisinya berbunyi:

Kau bilang tidak ada pemerkosaan massal,

Padahal data dan fakta sudah jelas terbentang.

Kau ingin hapus sejarah demi jabatan,

Menteri Sontoloyo, pengkhianat kebenaran!

Reaksi keras juga datang dari aktivis 98 lainnya, Mustar Bona Ventura. Ia menyebut ucapan Fadli Zon sebagai bentuk pelecehan terhadap sejarah bangsa dan penderitaan para korban perempuan dalam tragedi Mei 1998.

BACA JUGA :  13 Tahun Perjuangan Terbayar, Hari Puisi Indonesia Kini Resmi Disahkan

“Pernyataan Fadli Zon adalah bentuk kejahatan moral. Negara sudah mengakui tragedi itu melalui TGPF dan pidato resmi Presiden BJ Habibie. Kalau dia menyangkal, artinya dia mengingkari sejarah,” tegas Mustar.

Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Fadli dari jabatannya.

“Ini bukan cuma soal salah bicara. Ini soal penistaan terhadap memori kolektif bangsa. Presiden harus bersikap,” ujarnya.

Fadli Zon sendiri telah merespons kritik publik. Ia menyatakan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menafikan penderitaan korban, melainkan untuk meminta kehati-hatian dalam penggunaan istilah “pemerkosaan massal” yang menurutnya belum memiliki data pendukung konklusif secara hukum dan akademik.

BACA JUGA :  Demo di DPR, Politikus PDIP Sebut Anjing Lebih Mulia dari Jokowi

Namun klarifikasi itu tak cukup meredam gelombang kekecewaan. Banyak yang menilai Fadli justru mencoba mengaburkan sejarah dan menjadikan penderitaan korban sebagai bahan polemik akademik semata.

Aktivis 98 menegaskan bahwa tragedi 1998 bukan sekadar catatan kelam, tapi luka yang belum sembuh. Dan ketika seorang pejabat negara mencoba menyangkalnya, maka yang tersakiti bukan hanya para korban, tapi juga seluruh bangsa.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Forbina Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Bagi Hasil Sawit di Luar Pajak dan CSR
JK Ngamuk! Lahan 16,4 Hektare Miliknya di Makassar Dirampok Mafia Tanah
Senator Aceh “Semprot” Menteri Keuangan soal Ketimpangan Fiskal yang Membelit
Walhi Soroti Ketertutupan Medco, Dana CSR di Aceh Timur Diduga Tak Tepat Sasaran
ASN di Jeneponto Ribut dengan Polisi di Tempat Karaoke, Gara-gara LC dan Miras
Supermoon Terbesar 2025 Terjadi Malam Ini, Disusul Kilatan Meteor di Langit Nusantara
Objek Misterius 3I/Atlas Bikin Heboh, Ramalan Baba Vanga Soal Alien Kembali Disorot
4 Hari Hilang, Bilqis di Makassar Terekam CCTV Bersama Perempuan Rambut Pirang

Berita Terkait

Kamis, 6 November 2025 - 20:57 WITA

Forbina Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Bagi Hasil Sawit di Luar Pajak dan CSR

Kamis, 6 November 2025 - 11:12 WITA

JK Ngamuk! Lahan 16,4 Hektare Miliknya di Makassar Dirampok Mafia Tanah

Kamis, 6 November 2025 - 09:47 WITA

Senator Aceh “Semprot” Menteri Keuangan soal Ketimpangan Fiskal yang Membelit

Rabu, 5 November 2025 - 22:17 WITA

Walhi Soroti Ketertutupan Medco, Dana CSR di Aceh Timur Diduga Tak Tepat Sasaran

Rabu, 5 November 2025 - 21:42 WITA

ASN di Jeneponto Ribut dengan Polisi di Tempat Karaoke, Gara-gara LC dan Miras

Berita Terbaru