Zonafaktualnews.com – Pusat Akuntabilitas Publik Indonesia (PAPI) kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari aksi Jilid I yang sebelumnya dilakukan PAPI di kantor PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (SEGSS), Wisma Barito, lantai 17, Jakarta.
Dalam aksi sebelumnya, PAPI mempertanyakan kejelasan status perizinan dan perpanjangan izin proyek panas bumi Suoh–Sekincau yang dikelola PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau.
Menindaklanjuti tuntutan tersebut, terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp dari oknum yang mengatasnamakan pihak PT SEGSS.
Dalam komunikasi tersebut, pihak yang bersangkutan menyampaikan bahwa izin perusahaan telah diperpanjang dengan melampirkan dokumen sebagai bukti.
Setelah mencermati dokumen yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp tersebut, PAPI menemukan bahwa dokumen itu tidak memuat tanda tangan Menteri ESDM maupun cap resmi Kementerian ESDM.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan informasi yang disampaikan dan kepastian status hukum perpanjangan izin yang dimaksud.
Atas dasar itu, PAPI tidak ingin menerima begitu saja informasi sepihak yang disampaikan melalui komunikasi WhatsApp.
PAPI memandang bahwa kepastian mengenai status perizinan harus diperoleh langsung dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan, yakni Kementerian ESDM.
Oleh karena itu, melalui aksi Jilid II ini, PAPI mendatangi Kementerian ESDM untuk mendesak keterbukaan informasi yang valid, resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
PAPI meminta kementerian menjelaskan apakah benar telah terjadi perpanjangan izin atau penugasan PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau, kapan keputusan tersebut diterbitkan, apa dasar hukumnya, serta dokumen resmi apa yang menjadi landasan keputusan tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi perusahaan. Ini menyangkut transparansi kewenangan negara dalam memberikan izin pengelolaan sumber daya alam.
Jangan sampai informasi mengenai perpanjangan izin hanya beredar melalui komunikasi informal tanpa kejelasan dokumen resmi dari lembaga yang berwenang.
Selain persoalan perizinan, PAPI juga menaruh perhatian serius terhadap proyek geothermal Suoh–Sekincau yang berkaitan dengan kawasan ekologis penting di Lampung, khususnya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), yang merupakan bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS), Warisan Dunia UNESCO.
TNBBS merupakan kawasan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis penting. Karena itu, setiap rencana maupun aktivitas pengembangan proyek panas bumi di sekitar kawasan tersebut harus memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup, kajian dampak ekologis, serta keterlibatan masyarakat.
PAPI menegaskan bahwa pengembangan energi panas bumi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian lingkungan. Transisi energi harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.
Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, tidak boleh menutup mata terhadap pertanyaan publik.
Keterbukaan informasi merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Melalui aksi Jilid II ini, PAPI menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap keputusan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Tidak boleh ada ketidakjelasan status perizinan yang berpotensi menghambat pengawasan publik.
Tuntutan Pusat Akuntabilitas Publik Indonesia (PAPI)
1. Mendesak Kementerian ESDM memberikan klarifikasi resmi mengenai kebenaran informasi perpanjangan izin atau penugasan PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau.
2. Mendesak Kementerian ESDM membuka dokumen resmi, dasar hukum, dan keputusan administratif terkait perpanjangan izin atau penugasan PT SEGSS.
3. Mendesak Kementerian ESDM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek geothermal Suoh–Sekincau dengan memperhatikan potensi dampak ekologis terhadap TNBBS dan kawasan sekitarnya.
4. Mendesak pemerintah menjamin perlindungan TNBBS sebagai bagian dari Warisan Dunia UNESCO serta memastikan keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
PAPI Menegaskan Keterbukaan informasi bukan permintaan yang dapat diabaikan, melainkan hak publik yang wajib dipenuhi negara.
Jangan biarkan ketidakjelasan perizinan menjadi ruang gelap dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Selamatkan TNBBS! Buka informasi perizinan PT Star Energy Geothermal! Transparansi dan akuntabilitas adalah kewajiban negara!” pungkasnya.
(RL/ID)





















