Buntut Tambang Nikel, Said Didu Sentil “Drama” Bantahan Bahlil

Minggu, 15 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Said Didu (Ist)

Said Didu (Ist)

Zonafaktualnews.com – Polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, memicu respons keras dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

Said menyindir keras Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya membantah adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam proyek tambang kontroversial tersebut.

Dalam tayangan podcast Abraham Samad SPEAK UP di kanal YouTube eks Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu (14/6/2025), Said menyebut bantahan Bahlil tak ubahnya sebagai pertunjukan dramatis yang menyepelekan nalar publik.

“Pak Bahlil, tolong berhenti memperlakukan masyarakat seolah tidak mengerti. Kami tahu proses tambang itu berjenjang—ada izin prinsip, eksplorasi, dan eksploitasi. Jangan dibodohi,” kata Said Didu dengan nada geram.

Ia menyentil keras cara Bahlil membela pemerintah dan menyamakan hal itu dengan tindakan manipulatif, bahkan menyinggung masa lalu Bahlil soal urusan pendidikan.

“Jangan samakan dengan cara Anda mencoba kelabui dosen-dosen UI,” ujarnya menyindir.

BACA JUGA :  Greenpeace Sebut Ada Tiga Menteri yang Jadi Biang Kerok Banjir Bandang Sumatera

Menurut Said, jika saat ini ada aktivitas penambangan yang berjalan, maka itu sudah pasti berada di bawah persetujuan dan pengawasan pemerintah yang sedang berkuasa.

“Kalau ada tambang beroperasi hari ini, izinnya pasti aktif di masa pemerintahan sekarang. Jangan lempar ke masa lalu dan buat drama seolah tak tahu-menahu,” tegasnya.

Sebelumnya, Bahlil menepis semua tudingan dan menyatakan bahwa PT GAG, satu-satunya perusahaan tambang yang masih beroperasi di wilayah itu, telah memiliki kontrak karya sejak 1972—jauh sebelum Jokowi menjadi presiden.

BACA JUGA :  Greenpeace Sebut Ada Tiga Menteri yang Jadi Biang Kerok Banjir Bandang Sumatera

“Enggak ada kaitannya dengan pemerintahan sekarang. Itu kontrak lama. PT GAG sudah punya kontrak sejak zaman Orde Baru,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Negara, Selasa (10/6/2025).

Pernyataan tersebut justru dianggap Said Didu sebagai upaya pengalihan isu, yang menurutnya tidak jujur pada konteks izin beroperasi yang aktif hari ini.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Greenpeace Sebut Ada Tiga Menteri yang Jadi Biang Kerok Banjir Bandang Sumatera
Disbun Mangkir, Polemik Lahan Pembangunan Yon TP 872 Berlanjut ke DPRD Sulsel
Korban Tewas Banjir dan Longsor di Sumatera Terus Bertambah Jadi 659 Orang
Pilu Gubernur Aceh Ungkap Empat Kampung Hilang Disapu Banjir Bandang
Tiga Pejabat KPU Ditahan Kasus Dana Hibah, BPI KPNPA RI Apresiasi Kejari Pangkep
Dendam Lama Berujung Tragedi, Kakak Tikam Adik hingga Tewas di Makassar
Isu Tak Sedap Menghantam MBG Cempa, Pengelola Bongkar Fakta Penarikan Peralatan
Polisi Ringkus 16 Penjarah Minimarket Sibolga di Tengah Krisis Bencana

Berita Terkait

Rabu, 3 Desember 2025 - 02:21 WITA

Greenpeace Sebut Ada Tiga Menteri yang Jadi Biang Kerok Banjir Bandang Sumatera

Selasa, 2 Desember 2025 - 22:37 WITA

Disbun Mangkir, Polemik Lahan Pembangunan Yon TP 872 Berlanjut ke DPRD Sulsel

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:28 WITA

Korban Tewas Banjir dan Longsor di Sumatera Terus Bertambah Jadi 659 Orang

Selasa, 2 Desember 2025 - 14:57 WITA

Pilu Gubernur Aceh Ungkap Empat Kampung Hilang Disapu Banjir Bandang

Selasa, 2 Desember 2025 - 12:16 WITA

Tiga Pejabat KPU Ditahan Kasus Dana Hibah, BPI KPNPA RI Apresiasi Kejari Pangkep

Berita Terbaru