Zonafaktualnews.com – Rocky Gerung menyoroti dugaan bagi-bagi jabatan PSI di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) setelah sebelas kader partai tersebut masuk dalam Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Menurutnya, keputusan ini tidak hanya melenceng dari prinsip efisiensi anggaran yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menunjukkan indikasi kuat adanya kepentingan politik dalam kebijakan lingkungan.
Rocky menilai penunjukan kader PSI dalam tim tersebut sebagai bentuk politik transaksional yang memanfaatkan kekuasaan untuk menguntungkan kelompok tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa keputusan ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berpotensi merusak kredibilitas kementerian dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini.
“Kalau ini benar-benar untuk kepentingan lingkungan, harusnya yang dipilih adalah orang-orang dengan kompetensi di bidangnya, bukan karena afiliasi politik. Tapi yang terjadi justru bagi-bagi jabatan PSI untuk memperkuat pengaruh di kementerian,” ujar Rocky dalam kanal YouTube miliknya, Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, Rocky mengingatkan bahwa publik semakin kritis dalam menilai keputusan pejabat. Dengan keterbukaan informasi saat ini, masyarakat dapat melihat secara jelas adanya praktik nepotisme di dalam pemerintahan.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa jika praktik semacam ini terus terjadi, janji reformasi birokrasi dan pemerintahan bersih hanya akan menjadi slogan kosong.
Oleh karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo untuk bertindak tegas guna memastikan kementerian tidak dijadikan alat bagi kepentingan politik tertentu.
Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/2025, sebelas kader PSI yang tergabung dalam tim FOLU Net Sink 2030 antara lain Andy Budiman sebagai Dewan Penasehat, Kokok Dirgantoro di bidang Pengelolaan Hutan Lestari, serta Sigit Widodo di bidang Peningkatan Cadangan Karbon.
Rocky menekankan bahwa pemerintah harus membuktikan komitmennya terhadap tata kelola yang bersih dan transparan. Jika tidak ada langkah konkret dari Presiden Prabowo untuk mengatasi masalah ini, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan bisa semakin merosot dan akan menjadi “omong omon” belaka.
Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News
