Legislator PDIP Kecam Keras Tindakan Bobby Nasution Soal Razia Plat Aceh

Senin, 29 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PDIP, Jamaluddin Idham

Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PDIP, Jamaluddin Idham

Zonafaktualnews.com – Legislator PDIP mengecam keras tindakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang melakukan razia terhadap kendaraan berplat Aceh (BL).

Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PDIP, Jamaluddin Idham, menilai kebijakan tersebut sangat keliru dan berpotensi menimbulkan konflik antarwilayah.

“Gubsu harus paham bahwa plat kendaraan berlaku secara nasional. Kebijakan semacam ini justru berpotensi menimbulkan konflik antarwilayah,” tegas Jamaluddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di media ini, Minggu (28/9/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jamaluddin menekankan bahwa hubungan Aceh dan Sumut sejak dulu sudah terjalin erat, terutama dalam perdagangan dan jasa angkutan barang maupun penumpang yang menopang perekonomian kedua daerah.

BACA JUGA :  KPK Mandul Hadapi Bobby, Pengamat: Kalau Keluarga Jokowi Semua Diam

“Jangan sampai karena kebijakan yang salah, silaturahmi dan hubungan ekonomi Aceh-Sumut menjadi terganggu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jamaluddin mengkritisi gaya kepemimpinan Bobby yang dinilai kurang bijaksana.

“Kemarin soal pulau, sekarang soal plat kendaraan. Seorang pemimpin harus dewasa dalam mengambil kebijakan, apalagi menyangkut relasi antarwilayah,” katanya.

Mengenai alasan jalan rusak yang dijadikan dasar razia, Jamaluddin menilai dalih itu tidak tepat.

“Jalan nasional dibangun dengan APBN maupun APBD provinsi, dan sudah ada aturan jelas mengenai jenis kendaraan yang boleh melintas,” tegasnya.

BACA JUGA :  KPK Melempem Periksa Bobby, Mahfud: Ini Lembaga Boneka, Titipan Siapa?

Ia juga mengingatkan bahwa jumlah kendaraan berplat BK yang masuk ke Aceh jauh lebih besar dibanding plat BL yang melintas di Medan.

“Secara ekonomi, justru Sumut lebih diuntungkan dalam transaksi perdagangan dengan Aceh. Jadi, kenapa Gubsu mempermasalahkan plat BL?” pungkas Jamaluddin.

Seperti diketahui, aksi Bobby Nasution menghentikan kendaraan berplat Aceh di jalanan Sumut terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial.

Dalam tayangan itu, Bobby menegaskan kendaraan yang beroperasi di wilayahnya wajib membayar pajak di Sumut.

“Kendaraan yang beroperasi dan cari makan di Sumut harus taat pajak di Sumut. Ganti plat sekarang juga,” ujar Bobby disaksikan masyarakat dan media, Minggu (28/9/2025).

BACA JUGA :  Ricuh, Bobby Menantu Jokowi Dilempari Batu Saat Eksekusi Diskotek Marcopolo

Pernyataan tersebut memicu gelombang reaksi. Warga Aceh menilai kebijakan Bobby diskriminatif karena kendaraan berplat BK justru bebas keluar masuk Aceh tanpa masalah. Kritik deras bermunculan di media sosial.

“Ya sudah Pak Bobby, suruh semua orang Medan yang cari makan di Aceh pakai plat BL juga. Di Aceh tuh banyak banget plat BK!” tulis salah satu komentar yang ramai dibagikan di Instagram.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di TikTok

Berita Terkait

Oknum Pembiayaan Moladin di Sulsel Diduga Tipu Nasabah Lewat Skema “Dana Sinta”
Banjir Kepung Bekasi, Ketinggian Air Capai 1,5 Meter di Jatibening Permai
Program Kemiskinan Tak Transparan, LACAK Gowa Diminta Tunjukkan Data Bukan Asumsi
Psikiater UI Mintarsih Tanggapi Sorotan Menkeu Purbaya Soal “Penggorengan Saham”
PN Sinjai Kabulkan Praperadilan Kasus Laka Lantas, SP3 Polantas Dinyatakan Tidak Sah
Komisi III DPR RI Desak Kejaksaan Bongkar Aktor di Balik Kerusakan Banjir Aceh
Cuaca Ekstrem Mengintai Sulsel, BMKG Ingatkan Banjir dan Gelombang Tinggi
Heboh, Bumi Akan Kehilangan Gravitasi 7 Detik pada 2026, Ini Fakta Sebenarnya

Berita Terkait

Minggu, 25 Januari 2026 - 01:30 WITA

Oknum Pembiayaan Moladin di Sulsel Diduga Tipu Nasabah Lewat Skema “Dana Sinta”

Sabtu, 24 Januari 2026 - 07:40 WITA

Banjir Kepung Bekasi, Ketinggian Air Capai 1,5 Meter di Jatibening Permai

Sabtu, 24 Januari 2026 - 02:40 WITA

Program Kemiskinan Tak Transparan, LACAK Gowa Diminta Tunjukkan Data Bukan Asumsi

Jumat, 23 Januari 2026 - 02:45 WITA

Psikiater UI Mintarsih Tanggapi Sorotan Menkeu Purbaya Soal “Penggorengan Saham”

Jumat, 23 Januari 2026 - 01:33 WITA

PN Sinjai Kabulkan Praperadilan Kasus Laka Lantas, SP3 Polantas Dinyatakan Tidak Sah

Berita Terbaru