Aksi “Free Aceh, Papua, Maluku” Rusak Forum PBB, RI Ambil Sikap Keras

Sabtu, 26 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi separatis

Aksi separatis "Free Aceh, Papua, Maluku" di Forum PBB (Ist)

Zonafaktualnews.com – Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Masyarakat Adat atau United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) ke-24 tercoreng oleh aksi provokatif sejumlah peserta.

Dalam sebuah video yang viral, tampak beberapa orang mengacungkan kertas bertuliskan “Free Aceh”, “Free Papua”, dan “Free Maluku” di tengah berlangsungnya forum resmi di New York, Senin (21/4/2025).

Aksi tersebut sontak mengganggu jalannya forum PBB yang seharusnya fokus pada pemberdayaan masyarakat adat. Pemerintah Indonesia pun bertindak cepat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pihak keamanan PBB segera bergerak, menyita semua selebaran provokatif, dan memberikan peringatan tegas kepada pelaku di tempat.

BACA JUGA :  Kritik Meningkat, Mendagri Disorot Soal Wacana Jual Pulau Tanpa Izin Presiden

“Sudah kami laporkan ke security PBB, mereka langsung bergerak cepat menertibkan,” ujar salah satu saksi yang merekam kejadian tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat, mengecam keras aksi tersebut. Ia menilai tindakan itu tidak hanya melanggar etika forum internasional, tetapi juga bentuk nyata penghinaan terhadap kedaulatan negara-negara anggota.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PanggilSajaMily (@nehe_mia3)

“Forum ini bukan tempat untuk mencari sensasi politik apalagi menyuarakan agenda separatis. Ini adalah penyalahgunaan yang mencederai tujuan utama forum,” tegas Roy, Kamis (24/4/2025).

BACA JUGA :  Kritik Meningkat, Mendagri Disorot Soal Wacana Jual Pulau Tanpa Izin Presiden

Roy menambahkan bahwa UNPFII merupakan wadah resmi di bawah PBB untuk memperkuat kerja sama global dalam mendukung komunitas adat, bukan ajang untuk menyerang kedaulatan negara.

“Kalau membawa isu separatis ke forum resmi PBB, itu bukan hanya tidak bertanggung jawab, tetapi juga mempermalukan komunitas adat itu sendiri,” lanjutnya.

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen penuh mendukung pemberdayaan masyarakat adat, namun dalam koridor menjaga persatuan nasional.

BACA JUGA :  Kritik Meningkat, Mendagri Disorot Soal Wacana Jual Pulau Tanpa Izin Presiden

Sikap tegas Indonesia ini juga sejalan dengan prinsip dasar PBB yang menjunjung tinggi kedaulatan setiap negara anggotanya.

Sebagai catatan, UNPFII rutin diselenggarakan setiap tahun untuk mempertemukan berbagai negara dalam membahas tantangan dan kemajuan komunitas adat di seluruh dunia.

Tahun ini, insiden tersebut menjadi catatan kelam yang mencoreng integritas forum.

Pemerintah Indonesia mengingatkan semua pihak bahwa aksi-aksi seperti ini tidak akan dibiarkan dan akan selalu direspons dengan langkah-langkah tegas di forum internasional.

Editor : Id Amor
Follow Berita Zona Faktual News di Google News

Berita Terkait

Oknum Pembiayaan Moladin di Sulsel Diduga Tipu Nasabah Lewat Skema “Dana Sinta”
Banjir Kepung Bekasi, Ketinggian Air Capai 1,5 Meter di Jatibening Permai
Program Kemiskinan Tak Transparan, LACAK Gowa Diminta Tunjukkan Data Bukan Asumsi
Psikiater UI Mintarsih Tanggapi Sorotan Menkeu Purbaya Soal “Penggorengan Saham”
PN Sinjai Kabulkan Praperadilan Kasus Laka Lantas, SP3 Polantas Dinyatakan Tidak Sah
Komisi III DPR RI Desak Kejaksaan Bongkar Aktor di Balik Kerusakan Banjir Aceh
Cuaca Ekstrem Mengintai Sulsel, BMKG Ingatkan Banjir dan Gelombang Tinggi
Heboh, Bumi Akan Kehilangan Gravitasi 7 Detik pada 2026, Ini Fakta Sebenarnya

Berita Terkait

Minggu, 25 Januari 2026 - 01:30 WITA

Oknum Pembiayaan Moladin di Sulsel Diduga Tipu Nasabah Lewat Skema “Dana Sinta”

Sabtu, 24 Januari 2026 - 07:40 WITA

Banjir Kepung Bekasi, Ketinggian Air Capai 1,5 Meter di Jatibening Permai

Sabtu, 24 Januari 2026 - 02:40 WITA

Program Kemiskinan Tak Transparan, LACAK Gowa Diminta Tunjukkan Data Bukan Asumsi

Jumat, 23 Januari 2026 - 02:45 WITA

Psikiater UI Mintarsih Tanggapi Sorotan Menkeu Purbaya Soal “Penggorengan Saham”

Jumat, 23 Januari 2026 - 01:33 WITA

PN Sinjai Kabulkan Praperadilan Kasus Laka Lantas, SP3 Polantas Dinyatakan Tidak Sah

Berita Terbaru