Mahfud MD Sebut Wantimpres Lembaga Tak Berguna, Ruang Bicara Terkekang

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:34 WITA

Bagikan artikel ini melalui

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Copy Link

Mahfud MD Sebut Wantimpres Lembaga Tak Berguna, Ruang Bicara Terkekang

Ilustrasi: Mahfud MD menunjuk Rocky Gerung saat mengkritik keberadaan Wantimpres yang dinilai kehilangan relevansi politik akibat ketatnya aturan kerahasiaan dan larangan berbicara kepada publik. (Visual AI)

Zonafaktualnews.com – Keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dinilai kehilangan taring dalam konstelasi politik nasional.

Pasalnya, pagar hukum yang mengunci rapat informasi membuat gerak para anggotanya mati kutu di hadapan publik.

Kritik tajam tersebut dilontarkan oleh mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, saat berbincang dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary pada Rabu (7/10/2026).

Mahfud menyoroti benturan antara tugas strategis lembaga dengan aturan ketat yang mengekang ruang komunikasi para tokoh di dalamnya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yang tetap dipertahankan dalam perubahan UU Nomor 64 Tahun 2024, anggota dewan pertimbangan dilarang keras menyebarluaskan isi nasihat, merilis pernyataan, atau sekadar menilai dinamika politik kepada masyarakat.

BACA JUGA :  Purbaya Kritik Rocky Gerung, Netizen: “Apa Sih Lo Ngebangga-bangain Ternak Mulyono?”

Aturan inilah yang membuat Mahfud memandang kiprah lembaga tersebut mandul bagi perubahan politik.

“Wantimpres itu sebenarnya tidak ada gunanya dalam arti bagi perubahan politik kita. Pertama, Wantimpres itu hanya pemberi nasehat dan pertimbangan kepada presiden dan disampaikan langsung kepada Presiden. Lalu ada ketentuan Pasal 6 Ayat 1, setiap anggota Wantimpres dilarang berbicara kepada masyarakat, dilarang merilis pernyataan, dilarang menilai perkembangan politik dan sebagainya,” urai Mahfud MD.

Akibat dinding kerahasiaan tersebut, publik sama sekali meraba-raba proses dapur kebijakan di Istana.

Adu gagasan maupun perdebatan substansial yang terjadi di dalam ruang sidang tertutup tertelan sunyi tanpa ada pertanggungjawaban terbuka.

BACA JUGA :  Menko Luhut Dirawat di Singapura, Begini Respons Rocky Gerung

Mahfud lantas mencontohkan figur-figur kritis berkarakter tajam seperti Rocky Gerung yang kini duduk di jajaran Wantimpres, beradu argumen dengan tokoh lain seperti M. Qodari.

Menurutnya, publik tidak akan pernah tahu pertarungan gagasan siapa yang akhirnya memenangi telinga kepala negara.

“Saya membayangkan orang seperti Rocky Gerung, dia berbicara mungkin bertempur dengan siapa di dalam, bertempur dengan Qodari misalnya. Ya, tidak ada yang tahu produk pertempuran itu apa. Dia berhasil meyakinkan presiden atau dia kalah misalnya, itu tidak boleh ketahuan. Gak boleh,” jelas Pakar Hukum Tata Negara tersebut.

Dampaknya, transformasi figur kritis menjadi pejabat penasihat presiden justru melumpuhkan daya dobrak mereka di ruang publik.

BACA JUGA :  Relawan Jokowi Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim

Mantan juru bicara atau pengkritik pemerintah yang masuk lingkaran kekuasaan seolah kehilangan taringnya akibat tersangkut jerat hukum tersebut.

“Jadi Rocky Gerung itu ke dalam mungkin agak kesulitan meyakinkan, ke luar tidak bisa bicara lagi. Terus kita kehilangan kawan,” keluh Mahfud.

Mahfud menyimpulkan, ketika akuntabilitas kebijakan publik dikorbankan demi kerahasiaan administratif, lembaga penasihat presiden menjadi kehilangan relevansi politiknya bagi masyarakat luas.

“Sehingga usul itu hanya boleh disampaikan ke presiden, artinya dalam konteks itu tidak ada gunanya karena publik tidak tahu apa yang dilakukan,” pungkasnya.

Editor : Id Amor

Berita Terkait

Lolos Izin BPOM, Merica Ladaku Justru Tersandung Aturan Pestisida di Taiwan
Istri Tinggalkan Suami Demi Mantan, Uang Panai Rp100 Juta Diminta Balik
Suami Tugas ke Papua, Istri Anggota TNI Setahun Main Serong dengan Polisi
Salah Masuk Lorong, Perjaka Kampung Diembat Waria
Iseng Pamer HP Baru dengan Profil Kapolri di WA, Pria di Palu Diamankan
Mayat Pria Membusuk Ditemukan di Lantai 4 Ruko Iwan Salon Makassar
Tak Sampai Tiga Bulan, Ojol Vietnam Green SM Bike Angkat Kaki dari Indonesia
Keabsahan Izin Star Energy Dipertanyakan, PAPI Desak ESDM Buka Suara