Zonafaktualnews.com – Bayang-bayang instabilitas politik nasional dinilai kian nyata pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jika tidak disikapi dengan bijak, persoalan legitimasi kepemimpinan ini berpotensi memicu gelombang perlawanan rakyat secara terbuka.
Peringatan tegas tersebut dilontarkan oleh Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, saat berbicara dalam dialog bersama Indra J Piliang di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (14/10/2026).
Ginting menyoroti risiko munculnya gerakan massa dari bawah yang menuntut kejatuhan dinasti politik, layaknya sejarah kelam yang pernah menimpa Nepal.
“Kalau Gibran itu tidak mundur sebagai wakil presiden, saya khawatir dia akan dinepalkan. Artinya keluarga Solo bisa dinepalkan. Ini merujuk pada gerakan massa di Nepal, tekanan luar biasa dari bawah, people power, yang memaksa sebuah dinasti politik waktu itu turun takhta,” tegas Ginting.
Menurut Ginting, ancaman gejolak sosial tersebut makin beralasan jika melihat impitan kondisi sosial-ekonomi yang kini dirasakan masyarakat.
Ia merujuk pada data survei yang mencatat sekitar 75 persen warga mengalami stres berat akibat tekanan hidup, ditambah krisis lapangan kerja yang memaksa para sarjana bekerja serabutan.
Ketika kekecewaan ekonomi ini bertumpuk dengan krisis legitimasi kepemimpinan, risiko timbulnya konflik sosial akan bertambah besar—terutama jika saluran aspirasi resmi tersumbat.
“Jika mekanisme konstitusi itu mampet, apalagi situasi di DPR mandek, tentu potensi amuk massa ini bisa terjadi. Gejolak sosial akan memaksa kejatuhan politik secara paksa, seperti yang baru-baru ini kita lihat dalam situasi krisis di Prancis,” paparnya.
Lebih lanjut, Ginting menilai polemik keabsahan ijazah Wapres juga menyandera fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Perhatian pemerintah berisiko terdistraksi dari agenda krusial, seperti pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan publik.
Sebagai jalan keluar terbaik demi menjaga stabilitas nasional, Ginting menyarankan Gibran untuk mengambil sikap lapang dada dengan meletakkan jabataannya.
“Lebih baik Gibran mundur secara gentle supaya situasi negara ini tetap stabil. Menyelamatkan marwah keluarga dan institusi itu bisa dilakukan bersamaan kalau dia mundur,” jelas Ginting.
Ia juga mengajak Gibran meneladani sikap kenegarawanan para tokoh bangsa terdahulu seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Soeharto, hingga BJ Habibie yang berani melepaskan tampuk kekuasaan demi mencegah pecahnya konflik politik yang lebih parah.
Ginting mengingatkan bahwa bertahan di tengah pusaran konflik hanya akan membuka celah pemakzulan (impeachment) di DPR atas dugaan perbuatan tercela, hingga konsekuensi hukum terkait keabsahan dokumen pendidikan.
Editor : Id Amor
